Yendi Widya Kota Bengkulu Bunga Rafflesia Bunga Raflesia Kawan Kawan Kawan Yendi ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH WILUJENG SUMPING

Senin, 31 Agustus 2009

12 Murid Kembar Satu Sekolah

Monday, 31 August 2009

Salah satu sekolah dasar di Singapura, Bendemeer Primary School, memiliki keunikan yang belum tentu ada di sekolah lainnya. Sekolah ini memiliki 12 pasang murid yang kembar, 10 pasang di antaranya kembar identik.
Entah mengapa sekolah yang memiliki total 1.100 siswa ini memiliki daya tarik sendiri bagi murid kembar. Bahkan sebagian besar murid tersebut tinggal di sekitar sekolah.

Karena keunikannya ini, para guru di sekolah pun memiliki kesulitan tersendiri saat kegiatan belajar mengajar. Para murid kembar itu sangat sulit untuk dibedakan, sehingga seringkali para guru bingung dibuatnya.

Seperti dilansir The Sunday Times, Minggu (30/8), guru kelas 3, Santhosa Kumar, termasuk salah satu guru yang menghadapi kebingungan itu setiap kali mengajar. Kembar Nina Qistina dn Rues Lizanna sangatlah mirip, sehingga dia sama sekali tidak bisa mengenali siapa yang siapa.

Sesuai dengan permintaan orangtua, beberapa murid yang kembar pun ditempatkan dalam kelas terpisah. Kembar Ka Hao dan Ka Jie semenjak kelas 1 belajar di kelas yang berbeda, itu sesuai dengan permintaan ibu mereka.

Kebingungan yang melanda guru-guru di sekolah ini terus berlanjut meskipun murid kembar tidak dalam tempat yang sama. Direktur Kedisiplinan Sekolah, Veronica Gilbert contohnya, ketika sedang berjalan menuju kelas untuk mengajar, ia sempat mengira salah seorang muridnya berada di luar kelas saat jam pelajaran. Namun, ternyata yang dikira muridnya itu adalah kembaran yang lain.

“Ternyata dia siswa kelas lain. Kembarannya, yang merupakan siswa saya, selalu berada di kelas,” tuturnya. (net/jpnn)

PENJABAT WALIKOTA MEDAN DAN SUASANA RAMADHAN DI MEDAN

Drs. H. Rahudman Harahap, M.M
Pj. Walikota Medan

Puluhan wisman kunjungi Masjid Raya selama Ramadhan



MEDAN - Puluhan wisatawan mancanegara (wisman) mengunjungi Masjid Raya Al Mashun Medan selama Ramadan 1430 Hijriah.

"Biasanya hanya tiga atau lima wisman yang datang setiap hari, tetapi selama Ramadan meningkat hingga puluhan orang asing setiap hari," kata Sekretaris Pengurus Masjid Raya Al Mashun Medan, M Ridwan, di Medan, sore ini.

Wisman yang datang itu berasal dari Amerika, Australia, Belanda, Kanada, Italia, Inggris, Malaysia, Brunei Darussalam, Uzbekistan, Jerman, Spanyol dan Slovenia.

Dari data pengurus Masjid Raya, tercatat tanggal 22 Agustus 2009 hingga kini jumlah wisman yang datang berjumlah mencapai 50 orang dan akan terus bertambah saat menjelang Lebaran nanti.

Wisatawan asing itu umumnya melihat bentuk bangunan Masjid Raya yang dibangun pada tahun 1906 itu, kemudian mereka juga berziarah ke makam Sultan Deli.

Masjid yang menjadi identitas Kota Medan ini memang bukan sekadar bangunan antik bersejarah biasa, tetapi juga menyimpan keunikan tersendiri mulai dari gaya arsitektur, bentuk bangunan, kubah, menara, pilar utama hingga ornamen-ornamen kaligrafi yang menghiasi tiap bagian bangunan tua ini.

Masjid ini dirancang seluas 18.000 meter persegi yang dapat menampung sekitar 1.500 orang dengan perpaduan gaya arsitektur Timur Tengah, India dan Eropa abad ke-18.

Masjid Raya adalah peninggalan dari Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alam, penguasa ke-9 Kerajaan Melayu Deli yang berkuasa 1873 - 1924.

"Mereka senang melihat banyaknya masyarakat yang berkunjung ke masjid ini, karena hal serupa tidak ada di negaranya, karena itu Masjid Raya masuk dalam agenda kunjungan wisata internasional," katanya.

Pada bulan Ramadan seperti saat ini, suasana di Masjid menjadi jauh lebih semarak dibanding hari-hari biasa. Kegiatan ibadah tidak hanya berlangsung siang hari, melainkan juga malam hari hingga menjelang waktu sahur.

Waktu siang diisi dengan kegiatan muzakarah, diskusi tentang hukum sya'ri Islam, ceramah Ramadan, dan berbagai kegiatan pengkajian Islam lainnya.

Untuk menghidupkan suasana di kompleks masjid, pengurus juga menyiapkan makanan bukaan bubur pedas khusus bagi anak-anak yatim, gelandangan, dan kaum musafir yang jauh dari rumahnya saat berbuka puasa.

Ramadhan, balon Walikota Medan 'gerilya'


MUHAMMAD AZHARI TANJUNG
WASPADA ONLINE

MEDAN – Para bakal calon Walikota Medan, yang disebut-sebut akan bertarung pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Medan 2010 mendatang mulai bergerilya. Bahkan, bulan Ramadhan dimanfaatkan sebagai moment tebar pesona kepada konstituent.

Hal itu terlihat dari spanduk-spanduk bertuliskan ‘Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1430 H’ dari para balon yang digadang-gadang akan maju, menghiasi hampir diseluruh penjuru kota Medan.

Menanggapi itu, analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio, mengatakan, langkah yang ditempuh para balon itu, merupakan tebar pesona.

“Mau tak mau kita harus mengatakan, para balon tersebut mulai bergerilya,” katanya kepada Waspada Online, tadi malam.

Hal ini, kata Warjio, sama seperti ketika menuju pemilihan legislatif lalu. Dimana para caleg sibuk meletakkan tanda gambar.

Pantauan Waspada Online, berbagai spanduk yang menghiasi itu, diantaranya berasal dari balon independen seperti, Arif Nasution, Ahmad Arif, Safwan Khayat, Sjahrial R Anas.

Selain itu, dari kalangan partai politik, terlihat spanduk dari Sigit Pramono Asri, Surianda Lubis dan Ikrimah Hamidy.

Rp102 Miliar Kas Pemkab Langkat Bocor


3:19 | Monday, 31 August 2009

LANGKAT- Kabar mengejutkan datang dari Langkat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil 15 pelaksana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setingkat kepala dinas Pemerintah Kabupaten Langkat. Diduga pemanggilan ini terkait dengan dugaan terjadinya kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Mengenai pemanggilan ini, Kabag Humas Pemkab Langkat Syahrizal ketika dihubungi Sumut Pos, kemarin (30/8) mengakui pemanggilan tersebut. Dirinya menambahkan, pemanggilan itu masih sebatas meminta keterangan kepada para pelaksana SKPD ini. “Ya, memang ada, katanya untuk dimintai keterangan di KPK,” bilang Syahrizal.

Ketika disinggung soal pemeriksaan itu, Syahrizal mengaku tak tahu persis terkait masalah apa pemanggilan itu. “Memang mereka (SKPD, Red) dipanggil, tapi saya tidak tahu terkait masalah apa pemanggilan itu, katanya sih untuk dimintai keterangan,” ulangnya.

Diduga pemanggilan itu, terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan kas daerah Pemerintah Kabupaten Langkat sejak tahun 2000 sampai 2007. BPK melaporkan temuan itu ke KPK RI dengan Nomor 26/R/S/I-XXV/03/2009 pada pertengahan Maret silam.

Menurut Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, Minggu (30/8) menyebutkan, sekitar 15 Pemerintah Kabupaten Langkat dipanggil KPK RI diantaranya Kabag Pemerintahan Amir Hamzah dan PLt Dinas P dan P Langkat Sulistianto. Berdasarkan informasi yang diterima wartawan koran ini, pemeriksaan akan dimulai Senin (31/8).

Seorang petinggi di Kabupaten Langkat yang kemarin ditemui wartawan koran ini, sempat mengeluh. Dia bilang, kinerja pejabat di Langkat bakal terganggu dengan rencana pemeriksaan itu. “Banyak kali anak buahku yang akan diperiksa KPK,” katanya mengeluh.

Sayang, petinggi di Kabupaten Langkat itu mewanti-wanti agar namanya tak disebutkan.

Pemanggilan ke-15 pejabat teras Pemkab Langkat ini diduga terkait adanya kebocoran kas Pemkab Langkat hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp102 miliar.

Namun, para pelaksana SKPD yang dipanggil KPK itu, tak satupun bisa dihubungi.

Sementara itu, mantan Bupati Langkat yang kini menjabat Gubernur Sumut Syamsul Arifin kepada wartawan koran ini mengatakan, tidak tahu perihalnya adanya pemeriksaan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemkab Langkat yang dilakukan KPK. ‘’Saya tidak tahu,’’ ungkap Syamsul via telepon, tadi malam. Saat dihubungi Syamsul mengaku masih berada di Jakarta.

Syamsul mengaku, ia juga tidak pernah memulangkan dana Rp30 miliar seperti yang diisukan. ‘’Tidak ada itu. Pasti informasinya dari lembaga swadaya masyarakat (LSM, red),’’ katanya.

BPK memang telah mengisyaratkan amburadulnya pengelolaan keuangan di Pemkab Langkat. Dalam audit terakhir yang dilakukan tahun 2007, ditemukan cukup banyak pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah. BPK menyatakan, laporan keuangan Langkat disclaimer (tidak menyatakan pendapat)

Diantaranya, BPK menemukan pengelolaan kas daerah tidak sesuai ketentuan dan terdapat pembatasan lingkup audit sehingga saldo kas sebesar Rp101 miliar lebih pada tahun anggaran 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.
Dalam audit itu, diketahui Pemkab Langkat diketahui belum memberlakukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai alat pembayaran, melainkan masih menggunakan instrumen cek dan bilyet giro. Cek dan bilyet giro yang digunakan untuk mengeluarkan dana dari Rekening Kas Daerah ditandatangani oleh Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dan Bupati Langkat.
Berdasarkan Buku Kas Umum yang dibuat oleh Kuasa BUD diketahui saldo kas per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp97.837.661.108, sedangkan saldo Rekening Koran adalah sebesar Rp240.169.161.389 sehingga terdapat selisih sebesar Rp142.331.500.280. Berdasarkan penjelasan secara tertulis dari Kuasa BUD diketahui bahwa selisih tersebut berupa cek dalam peredaran yang di antaranya sebesar Rp95.339.080.630 ditujukan kepada pihak ketiga, sebesar Rp35.532.658.895 itujukan kepada Bendahara Pengeluaran, sebesar
Rp6.429.869.086 untuk penyetoran pajak pusat dan sisanya sebesar
Rp5.029.891.669 untuk pemindahbukuan antar rekening kas daerah.
Namun, untuk cek dalam peredaran sebesar Rp142.331.500.280
Kuasa BUD sampai pemeriksaan berakhir tidak dapat menunjukan bukti SP2D-nya.

Lalu, Kuasa BUD tidak dapat menjelaskan kaitan seluruh cek yang dikeluarkan dengan SP2D yang diterbitkan selama Tahun Anggaran 2007 karena Kuasa BUD tidak menyelenggarakan Buku Bank dan
atau Buku Cek.

Kuasa BUD juga tidak dapat menjelaskan jumlah pajak yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2007 untuk kegiatan Tahun Anggaran 2007 karena Kuasa BUD tidak membuat Buku Pajak yang memberikan informasi tanggal dan jumlah penyetoran. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Kuasa BUD tidak mau menunjukan Surat Setoran Pajak sehingga Tim BPK-RI tidak dapat meyakini nilai Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan besaran pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Selain itu, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah tidak dapat mempertanggungjawabkan dana senilai Rp7.225.000.000.
Hasil pemeriksaan atas pengelolaan administrasi yang dilaksanakan oleh
Bendahara Pengeluaran Setda yang berinisial YS, diketahui yang bersangkutan telah menerima tiga buah Cek Giro dari Kuasa BUD berinisial BR senilai Rp5.000.000.000 untuk penyertaan modal pada PDAM dan PT Bank Sumut.
Tapi, konfirmasi yang dilakukan terhadap PT Bank Sumut pada tanggal 5 September 2008 dan Kabag Keuangan PDAM Tirta Wampu tanggal 29 Agustus 2008 ternyata, Pemkab Langkat hingga 4 September 2008 tidak pernah melakukan penyetoran/penambahan Modal Saham pada PT Bank Sumut. Begitu juga konfirmasi terhadap Kabag Keuangan PDAM Tirta Wampu Langkat dan Kasir PDAM Tirta Wampu Langkat pada
tanggal 29 Agustus 2008 diketahui bahwa selama Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Langkat tidak pernah melakukan penyetoran modal kepada PDAM Tirta Wampu Langkat.

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah juga tidak melakukan pembayaran penuh biaya listrik Pemkab Langkat senilai Rp11.867.972.225. Terdapat uang sebanyak Rp1.024.895.820 tidak dibayarkan kepada PT PLN.
Selain kasus di atas, masih terdapat lagi penyelewengan dalam audit yang dipublikasikan oleh BPK.

Siapkan Pansus
Proses pengusutan perkara dugaan persekongkolan tender pembangunan Bendungan Irigasi Sei Lepan tahap I, Kecamatan Sei Lepan dan Jalan Lingkar Kota Pangkalan Brandan tahap I, Kecamatan Babalan di Dinas PU Pemkab Langkat terus menjadi perhatian serius dari kalangan DPRD Sumut.
Fraksi PDI Perjuangan, Syamsul Hilal mengatakan, survei yang dilakukan KPPU RI Perwakilan Medan, telah menemukan beberapa kejanggalan dilapangan. Kejanggalan itu, katanya, adanya persamaan dokumen tender yang diikuti lima perusahaan. Kesalahan cetak dalam dokumen tender juga ada kesamaan. Persentase penawaran juga mendapat kesamaan yang mendekati rata-rata 95 persen nilai pagu dan perusahaan yang disertakan berada di kawasan yang sama yakni Langkat.

“Ini yang harus dijelaskan Gubsu Syamsul Arifin SE yang kala itu menjabat sebagai Bupati Langkat,” ujar Syamsul Hilal, Minggu (30/8).

Jadi, sambung Syamsul Hilal, Rabu mendatang, pihaknya akan melihat apakah Gubsu menunjukkan itikad baiknya atau tidak. “Ada nggak itikad baik dari Gubsu, kalau tidak datang, maka DPRD Sumut akan membentuk Pansus dan membicarakannya dengan Gubsu,” ungkapnya.

Dugaan persekongkolan tender yang berada di Langkat, menunjukkan ada masalah konspirasi birokrasi pemerintahan yang tidak sehat.
“Mungkin pembangian ‘feenya’ nggak melalui prosedur, makanya wajar pihak yang tidak menang membicarakannya kepada pihak KPPU,” tandas politisi dari PDI Perjuangan itu.

Hal senada juga dikatakan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Abdul Hakim Siagian. Menurutnya, Gubsu harus mengklarifikasinya dan itu kewajibannya untuk memberi penjelasan, sehingga persoalannya menemukan titik terang. Pihak KPPU menelusurinya secara adiministrasi adalah haknya.
Jadi, bilang Hakim, tak perlu Gubsu mempersoalkan surat belum sampai atau tidak ke tangannya. “Jangan membuat Gubsu menjadi polemik yang berkepanjangan. Sebab semakin dia berpolemik maka kecuarigaan masyarakat semakin terbuka dan lebar,” terang Hakim.(dmp/ndi/mag-2) Sumber : Sumut Pos

KELUARGA SAKINAH


KELUARGA BESAR AKANG INSYA ALLAH SAKINAH

Minggu, 30 Agustus 2009

Kahatur Papayung Kalbu

Parantos Geulis, parantos katampi. Leres tos rada lami. Aya panginten ari kana sapuluh dinten mah. Ih, henteu. Henteu dipiceun. Piraku teuing dimomorekeun. Samalih mah dipusti-pusti. Disimpen dina loket, supados kabantun kamana-mana. Kantenan we sami mah. Paraosan Engkang ge teu bina ti nu kamanah ku Eneng. Asa reugreug ari nyimpen serat dina loket teh. Engkang mah asa teu weleh nyandingkeun jirim nu geulis, panyileukan siang-wengi. Asa aya nu nalingakeun. Asa aya nu teu weleh ngabebenah lengkah malar teu mengpar tina jangji nu teu kendat dikedalkeun ku urang duaan saban tepang. Dianggo isim ku Engkang mah serat teh Geulis. Teu weleh diaos saupami Engkang emut ka Eneng. Teu weleh digugulung upami Engkang sono ka Eneng. Dugi ka parantos kucel awahing ku sering teuing digugulungna, da geuning bet saban usik sono Engkang ka Eneng teh.

Engkang teu enggal-enggal ngawaler teh kumargi ngaraos baluweng. Bingung. Bet sapertos nu ngadadak linglung. Asa kabur pangacian. Henteu terang kedah kumaha nya peta. Antukna ngahurun balung. Sedih kingkin dina ati, bangbaluh minuhan kalbu. Duuuh.

Dina waktos Engkang baluweng awahing ngemutan Eneng, raraosan teh aya nu nuyun. Lengkah nu ngadadak hampang, kahoyongna teu dipungpang. Ku Engkang estu digugu bade kamana leosna. Horeng ka jongko anu sasari, caket pengkolan paranti urang biasa tepang. Ari anu tunggu jongko, barang gok langsung pepeta, arapap-eureupeup bari papuket. Saena Engkang tos apal kana pamaksadanana. Awahing ku sering “ngawangkong”, upami Engkang nitip serat kanggo Eneng, Engkang jadi apal kana basa isaratna. Leres saur Eneng, manehna mah tiasa dipercanten, moal ngucah-ngaceh kanu lian lalakon urang duaan. Padahal apan sakitu seringna urang nitipkeun serat katresnan upami pareng tos teu kaampeuh nahan sono anu hoyong ngagolontor awahing lawas teu tepang.

Pangna pepetana papuket, maksadna mah hariweusweus, rusuh nghadongengkeun Eneng nu majar ngantos-ngantos serat waleran. Engkang reuwas majar dina soca Eneng aya nu ngembeng sagala rupi. Duuh lebar temen eta damis nu walagri saupami kedah jadi pameuntasan cisoca.

Eneng, hapunten Engkang. Rumaos lepat teu enggal-enggal ngawaleran serat. Sanes ngahaja dielat-elat, sanes maksad nyiksa manah. Pamohalan teuing Engkang baris wantun kitu peta ka Eneng, pangeunteupan deudeuh saban reureuh, panitipan asih saban usik. Sanes, Geulis, sanes. Sanes ku teu aya waktos, sanes pedah Engkang repot. Apan saur Engkang oge, waktos nu aya di Engkang mah sagemblengna kanggo Eneng. Nu ku Engkang sok karaos repot teh sanes waktos nanging manah. Manah Engkang sok ngaraos kalintang reporna saupami aya dintenna teu tepang sareng salira, Jungjunan Papayung kalbu.

Sami Geulis, manah Engkang ge nya kitu pisan. Ngaraos hariwang sieun sesah kana tepang. Samalih aya karempan, inggis kasempetan dugi ka paragat pisan. Sadaya-daya Geulis, sadaya-daya. Engkang mah teu langkung Eneng kumaha ngatur waktosna. Nu dipalar asal tepang, mungguh sono sesah dipungpang. Engkang rumaos, Eneng sanes milik Engkang sagemblengna. Da mungguh Eneng aya nu gaduh, Engkang ge nya kitu keneh. Numawi ti anggalna mula tos diniatan urang mah seja TTM, “Teman Tapi Mesra”, Tepang Teras Misah. Kawuwuh apan ayeuna mah tuang raka parantos aya deui di bumi sabada dines di peuntas. (Naha atuh anjeunna teh mancen tugasna bet kirang lami nya Geulis?)***

TRADISI MENYAMBUT RAMADHAN

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita pada umumnya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dengan berbagai kegiatan positif yang menjadi kebiasaan warga masyarakat.

Ada banyak kegiatan yang biasa dilakukan, salah satunya adalah tradisi MUNGGAHAN.
Tradisi ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang sunda dalam menyambut datangnya bulan Ramadhan.
Mungguhan adalah satu kegiatan berkumpul bagi anggota keluarga, sahabat dan bahkan juga teman-teman kita saling bermaaf-maafan sambil menikmati sajian makanan khas untuk kemudian mempersiapkan diri masing-masing dalam menghadapi bulan Ramadhan yang akan datang.
Biasanya tradisi ini dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat walaupun dengan cara yang berbeda-beda.
Tetapi intinya tetap satu, yaitu berkumpul bersama sambil menikmati sajian makanan yang disuguhkan.
Inilah mungkin tradisi yang biasa dilakukan ditengah masyarakat sunda pada umumnya yang secara turun temurun terus dipertahankan oleh setiap generasi berikutnya.
Hal telah membuat suasana setiap menjelang bulan suci Ramadhan menjadi tidak biasa bila tidak dilaksanakan tradisi ini.
Tidak hanya itu, pada kelompok pemuda masjid, pengurus DKM masjid sudah pasti sibuk berbenah untuk melakukan persiapan berbagai keperluan sarana ibadah selama bulan Ramadhan nanti.
Karena hampir dipastikan setiap masjid yang ada, pada saat waktu shalat atau saat shalat Tarawih pasti selalu penuh orang warga masyarakat yang melakukan kegiatan ibadah.
Karena itu pasti juga para pengurus masjid telah mempersiapkan segala keperluan di masjid agar pelaksanaan iabdah selama satu bulan ini bisa lebih khuyuk dan para jemaah dapat beribadah lebih tenang.
Masih banyak lagi tradisi lainnya yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.
Setiap daerah, setiap suku pasti memiliki tradisi yang berbeda-beda sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka.
Berbagai tradisi ini menjadi ciri betapa umat muslim sangat menantikan bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, sehingga mereka berharap dapat melalui bulan suci ini melaksanakan ibadah penuh selama satu bulan.
Kebudayaan dan tradisi serta adat yang berlakukan di lingkungan setempat, ini telah membuktikan mempunyai pengaruh sanagt besar terhadap perkembangan agama islam di indonesia.
Jadi sepatutnyalah kita harus melestarikan tradisi ini dan mewariskankan kepada generasi yang akan datang.....

URAIAN WAYANG GOLEK DIATAS


Anoman Perbancana Suta, kera berbulu putih putra Batara Guru dari dewi Anjani.

Ia pernah menjabat sebagai senapati kerajaan Mahespati, mengabdi kepada Batara Rama dalam kisah Ramayana.

Ia juga memiliki umur yang sangat panjang, karena mempunyai tugas menyimpan sukma Rahwana di dalam cupunya. Itu menurut Pustaka Rajah Purwa Ramayana, yang berbeda dengan versi Ramayana dari India.

Anoman memiliki beberapa ajian. Aji Pancasona, kekuatan menerima bacokan musuh. Bayu Bajra, pukulan dengan tenaga ratusan kali sehingga bisa menjepit gunung sonara-sonara untuk menjepit tubuh dasamuka. Pancanaka, kuku ibu jarinya yang bisa digunakan sebagai senjata pembunuh yang hebat. Bayu Rota, kekuatan atau kecepatan secepat angin. Sirna Bobot, aji untuk meringankan tubuh saat terbang atau pun loncat.

Arjuna adalah putra Pandu yang ketiga dari ibu Dewi Kunti. Disebut juga panengah Pandawa.
Tinggal di Madukara, bagian dari kerajaan Amarta.
Berparas tampan, banyak disukai wanita.
Memiliki senjata pusaka keris Pancaroba, Ali-ali Ampal dan panah Pasopati.
Arjuna sangat taat kepada gurunya, yaitu Resi Drona dari kerajaan Astina.
Memilika putra salah satunya adalah Abimanyu.

Aswatama adalah putra Resi Drona (guru Pandawa dan Kurawa). Putra satu-satunya, menjadikan Aswatama sangat disayang oleh ayahnya.

Bambang Kaca adalah putra Gatotkaca.
Setelah masa Bratayuda, Astina kembali dikuasai pihak Pandawa. Parikesit, cucu Arjuna, menjadi raja saat itu. Sedangkan Bambang Kaca menjadi benteng pertahanan negara Astina.
Mengenakan pakaian Kre Antakusuma (milik ayahnya). Suaranya pun mirip sekali dengan ayahnya.

Bambang Sumantri adalah keponakan Rama Bergawa. Dia mempunyai adik bernama Sokrasana yang buruk rupa.
Dia pernah dihukum oleh Arjuna Sasrabahu karena ingin menikahi calon istri Arjuna Sasrabahu, yaitu diperintah untuk memindahkan Taman Sriwedari ke alun-alun kota. Berkat bantuan adiknya taman itu bisa dipindahkan. Namun karena malu punyak adik buruk rupa akhirnya secara tidak sengaja Sokrasana terbunuh oleh kakaknya sendiri.
Sumantri mati oleh Sokrasana yang menjelma menjadi buaya ketika Sumantri berkelahi dengan Rahwana.
Cerita terbunuhnya Sokrasana bisa disimak pada lakon Sumantri Ngenger.

Bayu berarti angin. Batara Bayu adalah Dewa yang menguasai angin. Dia tinggal di Kahyangan Pangwalung.
Ayahnya bernama Batara Guru. Ibunya bernama Dewi Uma. Istrinya bernama Dewi Sumi
Nama lain dari Batara Bayu adalah Batara Pawana Guru, Batara Prabancana, Batara Maruta.
Batara Bayu memiliki beberapa ajian. Salah satunya adalah Aji Bayubajra. Yakni bisa mengeluarkan angin puting beliung untuk menyerang lawannya.
Dia memiliki beberapa murid. Anoman (monyet putih) dan Bima (Pandawa yang ke-2). Mereka memiliki Kuku Pancanaka, yakni senjata pada kuku ibu jarinya. Coba perhatikan pada kuku jempolnya (Batara bayu, Anoman, Bima).

Batara Guru adalah putra Sanghyang Tunggal.
Merajai 3 alam. Alam Marcapada, alam Madyapada, dan alam Mayapada.
Batara Kresna adalah raja kerajaan Dwarawati dan merupakan titisan Dewa Wisnu, ditugaskan untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang terjadi di muka bumi.
Mempunyai senjata Gambar Lopian yang bisa melihat keadaan di seluruh belahan penjuru dunia.

Batara Rama atau Sri Rama atau Ramawijaya adalah raja dari kerajaan Ayodya. Putra prabu Dasarata.
Beristerikan Dewi Shinta, setelah memenangkan sayembara menarik Busur Pusaka Kerajaan Mantili.
Semasa muda bernama Raden Regawa. Mendapat nama Rama setelah berhasil mengalahkan Rama Bergawa.

Bima adalah putra Pandu yang kedua dari ibu Dewi Kunti. Menikah dengan Arimbi. Bima adalah ayahanda Gatotkaca.
Memiliki kuku pancanaka.
Ada seekor ular di lehernya. Jika Bima berbohong maka ular tersebut akan menggigit lehernya. Sehingga Bima dikenal dengan karakter yang tidak pernah berbohong.

Sastrajingga alias Cepot adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Semar Badranaya dan Sutiragen (sebetulnya Cepot lahir dari saung). Wataknya humoris, suka banyol ngabodor, tak peduli kepada siapa pun baik ksatria, raja maupun para dewa. Kendati begitu lewat humornya dia tetap memberi nasehat petuah dan kritik.
Lakonnya biasanya dikeluarkan oleh dalang di tengah kisah. Selalu menemani para ksatria, terutama Arjuna, Ksatria Madukara yang jadi majikannya. Cepot digunakan dalang untuk menyampaikan pesan-pesan bebas bagi pemirsa dan penonton baik itu nasihat, kritik maupun petuah dan sindiran yang tentu saja disampaikan sambil guyon.
Dalam berkelahi atau perang, Sastrajingga biasa ikut dengan bersenjata bedog alias golok. Dalam pengembangannya Cepot juga punya senjata panah. Para denawa (raksasa/buta) biasa jadi lawannya.
Sastrajingga merupakan tokoh panakawan putra Semar Badranaya.
Sastra adalah tulisan. Jingga adalah merah. Si Cepot adalah gambaran tokoh wayang yang mempunyai kelakuan buruk ibarat seorang siswa yang mempunyai rapot merah.
Namun demikian ia sangat setia mengikuti Semar kemana saja dia pergi.
Kehadirannya dalam setiap pagelaran wayang golek sangat dinanti-nanti karena kekocakannya. Asep Sunandar Sunarya menjadikan si Cepot sebagai kokojo / tokoh unggulan pada setiap pagelaran. Bahkan tanda tangan Asep Sunandar ditulis atas nama Cepot.Dawala adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Semar Badranaya dan Sutiragen. Sangat setia menemani kakaknya Cepot kemana pun pergi.

Denawa. Biasa disebut bangsa buta. Buta itu adalah tidak melihat. Tetapi bangsa buta atau bangsa denawa bukan berarti bangsa yang tidak bisa melihat oleh matanya sendiri.
Maksudnya adalah buta akan petunjuk-petunjuk agama, atau bisa disebut juga buta hati. Sehingga prilaku bangsa denawa biasanya mencuri, merampok, membunuh, dan prilaku jahat lainnya.
Denawa acung maksudnya wayang dengan karakter bertubuh kecil bersuara kecil. Biasanya dibawakan sebagai karakter yang mudah marah.

Dewi Drupadi adalah istri Prabu Yudistira atau Darmakusuma, raja Amarta. Memiliki satu putra bernama Pancawala.
Pada masa Pandawa dihukum selama 12 tahun ditambah satu tahun oleh kurawa diperintahkan untuk menyamar, Dewi Drupadi menyamar menjadi pelayan di kerajaan Wirata bernama Malini. Patih kerajaan Wirata bernama Kicaka menyukai Malini / Dewi Drupadi dan ingin dijadikan istrinya. Tapi Malini mengaku sudah punya suami dari bangsa jin dan meminta Kicaka untuk membunuh jin itu. Kicaka menyanggupi. Durpadi minta tolong kepada Bima untuk membereskan masalahnya. Kicaka mati di tangan Bima yang mengaku suami Malini dari bangsa jin.
Dewi Drupadi dikisahkan dalam cerita "Pandawa Tutas Nyamur".

Gareng adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Semar Badranaya dan Sutiragen. Gareng biasanya selalu di rumah saja membantu ibu Sutiragen melakukan berbagai pejkerjaan rumah.

Gatotkaca, salah seorang tokoh dari epos Mahabharata. Putra Arya Bima & Arimbi. Bima memberi nama anaknya itu Jabang Tutuka.
Gatotkaca sakti mandraguna dengan segala ilmu dan aji-aji pamungkasnya seperti Brajamusti, Krincing Wesi, Bajingiring, Garuda Ngapak dan sebagainya.
Dipercaya menjadi panglima perang negara Pringgadani. Dikenal dengan julukan otot kawat, tulang baja, daging besi.
Lebih dari itu dia pun memiliki jiwa seni yang tinggi. Dikenal pula sebagai pembuat arca, patung-patung dari batu.
Gatot kaca sendiri memiliki banyak nama pemberian dewa. Namun yang dipakai adalah nama Gatotkaca, nama pemberian dari Batara Guru saat di sawarga maniloka.
Saat umur 3 tahun, Jabang Tutuka diutus Batara Guru untuk melawan Naga Percona. Tapi sayang, Tutuka mati di tangan Naga Percona setelah ia menendang mata Naga Percona hingga buta sebelah matanya.
Untuk itu Batara Guru memerintahkan Batara Narada dan Batara Bayu untuk memasukan jasad Tutuka ke kawah Candradimuka. Tutuka dicetak ulang berganti wujud menjadi Gatotkaca.

Kumba artinya panjang. Karna artinya telinga. Kumbakarna artinya seseorang yang memiliki telinga panjang. Kumbakarna adalah adiknya Prabu Rahwana. Selama di istina kerajaan kerjanya hanya tidur. Dia tidur selama 6 bulan. Satu tahun hanya bangun 2 hari. Makan sebanyak 2 gunung, kemudian tidur kembali selama 6 bulan begitu seterusnya.

Kumbakarna sakti mandraguna memiliki Aji Bekah, bisa mengeluarkan angin topan dari mulutnya.
Ketika Prabu Rahwana menculik Dewi Shinta (istri Batara Rama) untuk dijadikan istrinya, Kumbakarna adalah salah satu yang menentang kebijakan/keinginan sang raja. Ketika dia ikut berperang pun sebetulnya bukan untuk mendukung keinginan Prabu Rahwana tapi untuk membela negaranya yang terancam bahaya karena diserang oleh pasukan Batara Rama yang dipimpin oleh Anoman monyet putih.
Dia gugur dengan tragis. Hidungnya lepas digigit dan telinganya juga lepas di cakar oleh Prabu Sugriwa, raja Gua kiskenda. Kaki dan tangannya putus dipanah oleh Laksmana. Dia gugur di pelukan adiknya yang ikut berperang di barisan Batara Rama.
Kumbakarna memiliki anak kembar, Kumba Aswandi dan Aswandi Kumba. Kedua anak kembar tersebut gugur membela negaranya persis seperti ayahnya Kumbakarna. Mereka gugur di tangan Anoman monyet putih.
Kumbakarna dikisahkan dalam cerita "Kumbakarna Gugur".

Nakula adalah putra Pandu yang keempat. Disebut juga Pandawa yang ke-empat. Memiliki saudara kembar yaitu Sadewa.

Prahasta adalah patih dari kerajaan Alengka. Raja Alengka saat itu Prabu Rahwana. Patih Prahasta adalah paman Prabu Rahwana dan kumbakarna. Dia gugur dalam membela negara ketika Alengka perang melawan Batara Rama.

Prabu Rahwana, atau Prabu Dasamuka, adalah raja dari Kerajaan Alengkadirja. Sebuah kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas.
Prabu Rahwana adalah raja sakti mandraguna. Ia yang membuat gugur Bambang Sumantri, patih kerajaan Mayespati yang dirajai Prabu Arjuna Sastrabahu.
Ia memiliki beberapa ajian. Aji Pancasona, pukulan yang sangat keras. Aji Rawarontek, manakala salah satu organ tubuhnya terputus kemudian jatuh ke tanah maka saat itu juga organ tubuhnya tersebut tersambung kembali dengan tubuhnya seperti sedia kala. Aji Dasamuka, memiliki 10 nyawa.
Rahwana binasa oleh Batara Rama, dikarenakan menculik Dewi Sinta (istri Batara Rama). Ia dijepit oleh dua gunung kembar yang mana merupakan perwujudan dari dua orang kembar anaknya, yakni Sonara Sonari. Kemudian sukmanya ditunggui oleh Anoman, monyet putih.

Rama Bergawa adalah paman Bambang Sumantri. Ia seorang petualang yang sangat sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahkan Arjuna Sasrabahu gugur di tangannya.
Namun dia mati oleh senjatanya sendiri (Kapak Duwung) ketika berkelahi dengan Raden Regawa. Nama Rama akhirnya digunakan oleh Raden Regawa menjadi Batara Rama.

Sadewa adalah putra Pandu yang kelima. Disebut juga Pandawa yang kelima. Memiliki saudara kembar yaitu Nakula.

Semar Badranaya adalah penjelmaan dewa, yakni Batara Ismaya. Istrinya bernama Sutiragen putra Raja dari kerajaan Sekarnumbe. Anaknya bernama Cepot, Dewala dan Gareng.
Di Sawarga Maniloka dia mempunyai anak yaitu Batara Surya (dewa matahari).
Ia adalah tokoh wayang yang paling sakti dari semua tokoh wayang.
Semar berkulit hitam, (seperti buah manggis / manggu yang telah hitam berarti telah matang) melambangkan telah dewasa atau matang baik dalam mental dan pemikiran.
Berwajah putih. Wajah adalah cerminan dari hati. Semar berhati putih, suci, bersih.
Berkantong kosong. Semar kosong atau bersih dari sifat sirik pidik jail kaniaya iren panastren dudumpak rurumpak ngupat sumuat ujug riya takabur nyaci maki siksik belik teu kaopan teu payaan bedegong buntangul buraong kedul dan lain sebagainya. Intinya kosong dari sifat-sifat buruk manusia.
Mempunyai bentuk unik. Disebut pria tapi berbuah dada dan berbokong besar. Disebut wanita tapi berjakun. Disebut masih anak-anak atau muda tetapi berkulit keriput. Disebut sudah tua tetapi berkuncung di kepalanya. Bermakna setiap manusia baik pria, wanita, orang tua atau anak-anak muda seharusnya berhati bersih, suci seperti putihnya wajah semar.

Yudistira adalah putra Pandu yang pertama dari ibu Dewi Kunti.
Ia adalah raja Amarta.
Ialah yang memegang pusaka sakti Layang Jamus Kalimusada.

WAYANG GOLEK LELUHURKU.....






























WAYANG GOLEK

Anoman
Arjuna
Aswatama
Bambang Kaca
Bambang Sumantri
Batara Bayu
Batara Guru
Batara Kresna
Batara Rama
Bima
Cepot
Dawala
Denawa Acung
Denawa Calangap
Denawa Huntu
Drupadi
Gareng
Gatotkaca
Kumbakarna
Nakula
Prahasta
Rahwana
Rama Bergawa
Sadewa
Semar Badranaya
Yudistira

Siraman Rohani Tingkatkan Disiplin Pegawai


Kamis, 27 Agustus 2009

BANDUNG, (PRLM).- Kegiatan siraman rohani di Gedung Sate Pemprov Jabar tahun ini, lebih padat dibanding tahun lalu. Pada Ramadan tahun lalu, kegiatan siraman rohani hanya dilakukan seminggu dua kali. Tahun ini, kegiatan rohani itu dilakukan dari Senin sampai Kamis. Hari Jumat tidak ada siraman rohani pagi hari, karena pasti ada ceramah Jumat di siang hari.

“Kegiatan ini sebenarnya bukan hanya semata siraman rohani saja, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan terhadap pegawai untuk meningkatkan disiplin dan kualitas mental mereka,” kata Kabag Humas Setda Pemprov Jabar, Dani Herdiana.

Menurut Dani, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sebenarnya menginginkan kegiataan yang lebih padat lagi, misalnya kultum setelah shalat dzuhur. Rencananya, kegiatan kultum ba’da dzuhur itu akan mulai dilakukan pekan depan. “Sekarang kan baru awal Ramadhan. Kita lakukan secara bertahap saja,” kata Dani.

Bukan saja siraman rohani dalam bentuk ceramah yang digalakan di Gedung Sate. Kegiatan belajar mengaji Alquran di Gedung Sate pun menjadi lebih hidup. Setiap hari, di musala basement Gedung Sate selalu terlihat para pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, yang sedang belajar membaca Alquran, dengan bimbingan guru mengaji.

Padatnya kegiatan rohani di bulan Ramadan, tentunya memunculkan harapan, akan meningkatnya kualitas rohani para pegawai, yang juga akan meningkatkan kualitas pelayanan mereka terhadap publik.

Pesanan Mukena Mulai Banjir


MEDAN-Permintaan mukena (telekung) membuat sejumlah pengrajin meningkatkan produksinya menghadapi Ramadan dan Idul Fitri ini. Permintaan ini meningkat sejak tiga bulan sebelum Ramadan sehingga pengrajin mukena mulai banjir orderan jauh sebelum Ramadan.

Seperti peningkatan orderan mukena milik konveksi Ana yang beroperasi di Jalan Bromo Medan. “Pesanan mukena sudah mulai datang tiga bulan sebelum Ramadan. Kami mendapat orderan mukena paling banyak dari para pedagang di Pajak Ikan Lama,” ujar Ana.

Dikatakan Ana, omzet mukena meningkat karena permintaan tidak hanya datang dari dalam Kota Medan, tetapi juga dari luar kota bahkan luar negeri. Seperti Brunai Darussalam dan Malaysia. Kedua negara ini paling banyak memesan mukenanya.

Peningkatan omzet dan orderan pesanan mukena juga meningkat di Pajak Ikan Lama Medan yang dikenal sebagai sentral penjualan mukena. Di lokasi ini banyak dikunjungi warga negara tetangga untuk melakukan pemesanan produk mukena yang akan mereka jual kembali di negara mereka.

“Sejak pekan lalu, omzet penjualan mukena sudah meningkat sekitar 50 persen dari hari biasanya. Pemesan kebanyakan datang dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunai Darussalam, meskipun ada juga yang lokal dan luar daerah seperti Aceh dan Padang, namun jumlahnya lebih kecil,” ujar Soleha, pedagang mukena yang melayani pesanan dalam jumlah banyak.

Dikatakannya, pembeli kebanyakan pelanggan lama yang setiap tahunnya selalu melakukan pemesanan. Per harinya, mukena bisa terjual 10 hingga 20 mukena yang dijual secara eceran dengan harga bervariasi. “Kalau hari-hari biasa paling bisa terjual 3-4 potong mukena, itupun pada akhir-akhir minggu saat banyak wisatawan lokal maupun luar banyak berkunjung ke Pajak Ikan Lama untuk berbelanja,” bebernya.

Diakuinya, mukena yang dijual di Pajak Ikan Lama banyak diambil dari perajin mukena di kawasan Jalan Bromo dan Jalan Amaliun Medan. “Kualitasnya lebih baik. Selain itu kita juga telah melakukan kerja sama sejak lama dengan perajin di dua kawasan itu untuk memasok mukena,” katanya.

Minggu, 23 Agustus 2009

MinNAngkabau is havEn




Pulau Sikuai Nan Indah


Terletak di Teluk Bungus, 23 Km arah ke selatan Kota Padang. Teluk Bungus dapat dicapai dengan taxi atau angkot jurusan Bungus berhenti di Dermaga Teluk Kabung kemudian dilanjutkan dengan motor boat menyeberangi laut selama 20 menit menuju Pulau Sikuai. Selain itu perjalanan ke Pulau Sikuai juga dapat di awali dari dermaga Wisata Bahari Jalan Batang Harau

ImagePulau Sikuai menawarkan kenyamanan dan keindahan dunia bahari karena dipulau ini
telah berdiri sebuah resort yang memiliki fasilitas lengkap dengan pelayanan yang memuaskan.
Sikuai Island Resort dikelilingi pohon pohon tropis yang hijau serta pasir putih yang
berbaur dengan birunya laut. Dari pulau tersebut juga dapat dinikmati beberapa pulau kecil
yang hijau serta pemandangan dunia bawah laut yang sangat indah. Kexotisan serta pelayanan
yang ditawarkan oleh Sikuai Island Resort membuat para wisatawan seakan berada di
pulau pribadi sehingga slogan ‘ the dream become reality ‘ sangat cocok
diperuntukkan bagi resort ini.

Selain menikmati suasana tenang jauh dari hiruk pikuk kota, para pengunjung dapat
memulai hari – harinya di Sikuai Island Resort dengan melakukan beberapa kegiatan seperti,
jogging bersama keluarga mengelilingi pulau. Tidak hanya menyehatkan, dengan berjogging
pengunjung dapat melihat beberapa jenis hewan tropis seperti burung, biawak serta monyet.
Snorkelling adalah alternatif kegiatan yang dapat dilakukan sambil menikmati serunya
ikan laut yang berkejaran diantara terumbu karang yang berwarna warni.
Aktivitas yang melelahkan disiang hari dapat terobati dengan relaksasi di kolam renang
yang terdapat dipuncak pulau sikuai sambil menikmati sun set.

Cahaya Medan yang Semakin Redup (1)

Kota yang Dibangun dari Daun Tembakau Deli

Secara historis, Guru Patimpus yang mendirikan sebuah kampung yang belakangan disebut Medan. Tapi, seorang Belanda bernama Jacobus Nienhuys-lah yang menjadi pendorong Medan berubah menjadi sebuah kota besar yang terkenal seantero Eropa, Amerika dan Asia.

Penetapan Guru Patimpus sebagai pendiri Medan berdasarkan kesimpulan Panitia Penyusunan Sejarah Kota Medan pada 12 Agustus 1972. Lalu, pada
10 September 1973, DPRD Kota Medan dalam rapat plenonya menerima keputusan yang diambil oleh Panitia Sejarah Kota Medan itu.

Selanjutnya, lewat Keputusan DPRD No 4/DPRD/1975 yang didasari banyak pertimbangan, ditetapkan bahwa hari lahir Kota Medan adalah 1 Juli

1590. Penetapan itu berdasarkan waktu pertama kali Guru Patimpus membuka kampung bernama Medan itu. Perkampungan itu posisinya terletak pada pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura (di sekitar kawasan jalan Putri Hijau sekarang), yang diberi nama Medan Putri.

Menurut bahasa Melayu, Medan berarti tempat berkumpul. Di lokasi itu, diriwayatkan merupakan tempat bertemunya masyarakat dari hamparan Perak, Sukapiring, dan lainnya. Medan dikelilingi berbagai desa lain seperti Kesawan, Binuang, Tebing Tinggi, dan Merbau.

Jhon Anderson seorang Inggris yang melakukan kunjungan ke Kampung Medan tahun 1823, mencatat dalam bukunya Mission to the East Coast of Sumatera bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang berdiam di pertemuan antara dua sungai tersebut.

Penetapan hari jadi itu diperkuat juga oleh tulisan Tengku Luckman Sinar (1991) dalam buku The History of Medan. Menurut “Hikayat Aceh” yang
tertulis di buku itu, Medan sebagai pelabuhan telah ada pada tahun 1590.
Menurut Buku “Riwayat Hamparan Perak” karangan Tengku Lukman Sinar SH terbitan tahun 1971, Guru Patimpus merupakan nenek moyang dari Datuk
Hamparan Perak dan Datuk Sukapiring, yaitu dua dari empat kepala suku Kesultanan Deli.

Riwayat Hamparan Perak, dokumen aslinya ditulis dalam huruf Karo pada rangkaian bilah bambu. Tapi, naskah asli Riwayat Hamparan Perak yang tersimpan di rumah Datuk Hamparan Perak terakhir telah hangus terbakar 4 Maret 1946.

Peran Guru Patimpus disambung oleh beberapa orang yang mengembangkan Medan sebagai sebuah kota yang mempunyai bangunan indah dan infrastruktur lengkap.

Seorang yang bisa dikatakan berperan adalah seorang panglima Aceh keturunan India bernama Muhammad Dalik yang bergelar Cut Bintan. Dalam
sebuah pelayaran, Cut Bintan yang juga disebut sebagai Gocah Pahlawan sampai di daerah Labuhan. Ia lalu menikahi adik Raja Sunggal (Datuk
Itam Surbakti) yang bernama Puteri Nang Baluan Beru Surbakti, sekitar tahun 1632 dan menetap hingga ajalnya.

Pengganti Gocah, anaknya yang bernama Tuanku Panglima Perunggit pada tahun tahun 1669 memproklamasikan berdirinya Kesultanan Deli. Berdirinya
Kesultanan Deli ini juga salah satu cikal berdirinya Kota Medan. Nama Deli sesungguhnya muncul dalam “Daghregister” VOC di Malaka sejak April
1641, yang dituliskan sebagai Dilley, Dilly, Delli, atau Delhi. Mengingat asal Gocah Pahlawan dari India, ada kemungkinan nama Deli itu
berasal dari Delhi, nama kota di India.

Kesultanan Deli menjalankan politik membuka hubungan dunia luar terutama dengan Belanda untuk mengurangi pengaruh Kerajaan Aceh dan Siak.
Masa kejayaan politik luar negeri Kerajaan Deli berada di tangan Sultan Mahmud Perkasa Alam.

Pada tanggal 6 Juli 1863, seorang pemuda Belanda, Jacobus Nienhuys dan beberapa wakil perusahaan dagang JF van Leeuwen en Mainz & Co membongkar sauh kapal Josephine di muara Sungai Deli.

Nienhuys tiba bersama Van der Valk dan Elliot. Ketiganya dipercaya oleh perusahaan yang sama. Tapi begitu melihat kondisi Medan atau tepatnya
masih disebut sebagai Kerajaan Deli, Van der Valk dan Elliot memilih pulang ke Jawa. Deli masih hutan belantara. Di Jawa, mereka biasanya menyewa lahan rakyat yang sudah digarap dan siap tanam.

Nienhuys, mencoba bertahan dan berkenalan dengan Sultan Mahmud Perkasa Alam. Akhirnya Nienhuys diberikan hak pakai lahan selama 20 tahun tanpa perjanjian sewa. Lokasinya berada di Tanjung Sepassai seluas 4.000 bahu. Satu bahu sama dengan 8.000 meter bujur sangkar. Dari sinilah sejarah perkebunan dimulai di Sumatera Utara.

Pada Maret 1864, Nienhuys mengirimkan contoh panen tembakau pertama ke Rotterdam. Para pedagang di Eropa mengakui daun tembakau deli sebagai
pembalut cerutu terbaik yang pernah ada pada waktu itu.

Reputasi tembakau deli segera bocor ke mana-mana, termasuk di Amerika. Pendatang dan pemodal mulai mengalir ke Deli. Kebun-kebun tembakau baru dibuka. Tapi, lahan yang cocok untuk tembakau deli hanyalah antara Sungai Ular di Deliserdang dan Sungai Wampu di Langkat.

Kegagalan penanaman tembakau di luar areal emas Sei Ular-Sei Wampu ternyata membawa hikmah sendiri. Para penanam modal yang tidak ingin rugi
mengalihkan tanamannya ke karet, sawit dan teh.

Nienhuys akhirnya makin berkembang dan mendirikan perusahaan pertama yang berlokasi di Tanah Deli pada tahun 1868. Namanya De Deli
Maatschappij atau Maskapai Deli.

Kehadiran Maskapai Deli telah memberikan karakter baru pada kehidupan sosial di Tanah Deli. Masyarakat dunia berbondong-bondong datang untuk
bekerja atau berniaga. Mereka berasal dari Cina, India, Timur Tengah, Eropa, Afrika dan negara-negara tetangga. Deli saat itu benar-benar
jadi primadona.

Hingga tahun 1891, tercatat 170 perkebunan telah beroperasi antara Asahan hingga Langkat. Untuk kelancaran usaha, mereka pun mulai membangun
infrastruktur permanen. Jalan-jalan utama dibuka, sejumlah pelabuhan dibangun di pesisir pantai timur, dan terakhir jalur kereta api “moderen” ditarik dari Deli ke Labuhan.

Pada tahun 1867, orang masih tidak mengenal Kota Medan. Yang ada hanya Kota Labuhan.Ketika De Deli Maatschappij berkembang dan kebun-kebunnya meluas, Nienhuys memutuskan memindahkan kantornya ke kawasan Kesawan. Alasannya, lokasi itu lebih tinggi dan bebas dari banjir seperti yang sering terjadi di Labuhan. Untuk memasok kebutuhan perkebunan, para pedagang Cina,
Minangkabau, Eropa, India pun ikut membangun pertokoan di sekitar Kampung Kesawan.

Lama-lama, kawasan antara kantor Maskapai Deli (Medan Putri) dan Kesawan menjadi ramai, dan terbentuklah Medan sebagai sebuah kota. Kota ini bisa dibilang kota paling moderen dan indah di Asia hingga tahun 1960-an.
Perkembangan pesat Medan Putri sebagai pusat perdagangan mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. 1 Maret 1887, Ibukota Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan. Istana Kesultanan Deli yang berada di kampung Bahari (Labuhan) juga pindah ke Medan dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada 18 Mei 1891.

Salah satu pendatang yaitu Tjong A Fie. Ia datang dari Canton tahun 1875, mengadu peruntungannya di Tanah Deli bersama abangnya Tjong Yong Hian.
Dia membangun hubungan baik dengan Sultan Deli dan kaum Belanda pemilik perkebunan, sehingga kemudia dia ditunjuk sebagai “Majoor der Chineezen” atau Pemimpin komunitas China. Rumah Tjong A Fie di Kesawan rampung sekitar tahun 1900-an, sebuah bangunan dengan perpaduan arsitektur, China-Eropa dan Art Deco. Tahun 1913 dia menyumbangkan jam kota untuk gedung Balai Kota.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente
(Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan “Acte van Schenking” (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas,
Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir.

Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan-Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia
di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, RS Elizabeth, Klinik Sakit Mata
dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929).

Bahkan, pada tahun 1879, sudah ada orang-orang Eropa yang akan menerbangkan pesawat ke tanah Deli. Pihak Deli Maskapai sudah menyediakan lahan pendaratan di lokasi Bandara Polonia sekarang. Namun, pendaratan baru terjadi pada 1924.Nama Polonia berasal dari nama negara asal para pembangunnya, Polandia (Polonia merupakan nama “Polandia” dalam bahasa Latin). Sebelum menjadi bandar udara, kawasan tersebut merupakan lahan perkebunan milik orang Polandia bernama Baron Michalsky. Tahun 1872 dia mendapat konsesi dari Pemerintah Belanda untuk membuka perkebunan tembakau di Sumatra Timur di daerah Medan. Kemudian dia menamakan daerah itu dengan nama Polonia.

Tahun 1879 karena suatu hal, konsesi atas tanah perkebunan itu berpindah tangan kepada Deli Maatschappij (Deli MIJ) atau NV Deli Maskapai.
Pada tahun 1924, pesawat Fokker yang diawaki van der Hoop bersama VN Poelman dan van der Broeke mendarat di lapangan pacuan kuda yakni Deli Renvereeniging.

Setelah pesawat pertama mendarat di Medan, pembangunan Bandara Polonia pun digesa. Pada 1928 lapangan terbang Polonia dibuka secara resmi, ditandai dengan mendaratnya enam pesawat udara. Bahkan, sejak tahun 1930, perusahaan penerbangan Belanda KLM serta anak perusahaannya KNILM
membuka jaringan penerbangan ke Medan secara berkala. Seandainya Nienhuys juga kembali ke Jawa, mungkin sejarah akan lain.(*)

Keindahan Kota Medan yang Semakin Redup (2)

5 Tahun Lagi, Bukan Lagi Kota Terbesar

KOTA Medan bisa dibilang kota paling moderen dan indah di Asia hingga tahun 1960-an. Tembakau Deli yang kualitasnya disebut-sebut jarang tandingannya, ikut memberi peran besar.

Lihatlah Medan saat ini. Jalan berlubang di mana-mana. Papan reklame semrawut. Lalu lintas tak beraturan. Bahkan, hingga kini, Kota Medan belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan master plan pembangunan. Pemerintah saat ini tidak bisa menjaga warisan pendahulunya.
Kita pantas iri dengan pesatnya pembangunan di provinsi-provinsi tetangga. Seperti Sumatera Selatan, yang telah menjadi provinsi pertama di Indonesia memberlakukan program berobat gratis. Program pengobatan gratis itu berlaku di seluruh daerah kabupaten dan kota di Sumsel. Program itu diberi nama Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta.

Warga cukup menunjukkan KTP atau KK agar bisa berobat gratis di seluruh puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan swasta yang ditunjuk. Tak hanya pengobatan, masyarakat juga mendapatkan pelayanan pencegahan, pemeliharaan kesehatan hingga operasi.

Pemprov Sumsel menanggung biaya pengobatan gratis itu untuk sekitar 4 juta jiwa. Lalu sekitar 2,7 juta jiwa penduduk Sumsel lainnya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)—dulu Askeskin.

Pemprov Sumsel menyediakan 100 dokter umum dan spesialis, dan ribuan bidan dan perawat kesehatan untuk menunjang program itu.
Program berobat gratis itu tak lain janji kampanye Alex Noerdin sebelum terpilih. Saat itu, Alex berjanji melaksanakan program berobat dan pendidikan gratis dalam waktu satu tahun. Tapi, program itu malah lebih cepat dari janjinya.
Atas pemenuhan janjinya, Alex menerima dua rekor MURI yang diserahkan Senior Manager Project MURI, Paulus Pangka SH. Masing-masing, rekor MURI kepada Gubernur Alex Noerdin terkait provinsi pertama yang menerapkan program berobat gratis di Indonesia. Kemudian, Rekor MURI perwujudan janji politik tercepat 81 hari setelah dilantik.

Selain program berobat, Pemprov Sumsel juga memberikan 2.000 unit rumah gratis untuk warga miskin. Rumah yang akan dibagi gratis itu masing-masing seribu unit untuk tipe 21 dan tipe 36.

Memang, tidak semua warga miskin bisa mendapat rumah gratis itu. Ada seleksi yang dilakukan untuk memperoleh rumah gratis. Pertama adalah mereka yang belum memiliki rumah. Selanjutnya, kedua adalah orang-orang yang memang membutuhkan rumah, dan ketiga bila yang bersangkutan adalah PNS adalah yang berprestasi dan belum pernah dihukum atau sanksi.

Tak hanya dua program itu saja. Dinas Pendidikan Nasional Sumsel kini tengah melakukan persiapan untuk melaksanakan program Sekolah Gratis. Rencananya program Sekolah Gratis akan diluncurkan bersamaan dengan tahun ajaran baru tahun 2009 ini.

Darimana Pemprov Sumsel mendapatkan dana? Ternyata tidak susah.Pemprov Sumsel mengajak 15 kabupaten/kota di Sumsel untuk sharing APBD. Masing-masing menyisihkan dana dana APBD-nya hingga mencapai Rp240 miliar.
Alex Noerdin bekerja sangat cepat. Janjinya saat kampanye bukan sekadar “angin sorga” agar dapat simpati pemilih. Ia tahu memanfaatkan secara benar wewenang pemerintah provinsi sebagai fasilitator dan koordinasi terhadap kabupaten/kota yang punya otonomi.

Padahal, ia baru dilantik bersama pasangan Eddy Yusuf pada 7 November 2008 lalu. Pelaksaan sejumlah program itu tidak membuat pembangunan infrastruktur tersendat. Pemprov Sumsel tahu betul, dukungan terhadap program berobat gratis dan pendidikan gratis, berdampak pada anggaran sejumlah dinas/instansi/badan di lingkungan Pemprov Sumsel.

Salah satunya, anggaran infrastruktur bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumsel turun hampir 50 persen. Dibandingkan anggaran tahun 2008 sebesar Rp662 miliar, tahun 2009 Dinas PU hanya kebagian Rp331 miliar lebih.
Tahun lalu, Pemprov Sumsel juga meresmikan proyek-proyek besar seperti antara lain jembatan layang atau flyover Simpang Polda Palembang, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Universitas Sriwijaya (Unsri). Selain itu, pabrik biodiesel OKU Timur, sistem penyediaan air minum OKU Timur dan Jembatan Teluk II Musi Banyuasin. Lalu, ratusan kilometer jalan lingkar yang antar kabupaten/kota di Sumsel.

Bisa dikatakan, APBD Sumsel terbesar dialokasikan di sektor infrastruktur. Kedua di sektor pendidikan lalu kesehatan.Lima tahun lalu, Provinsi Sumsel bisa dibilang provinsi yang “seram” bagi sebagian orang. Jembatan Ampera dan tepian Sungai Musi sempat terpuruk menjadi lokasi kumuh dan budaya premanisme.

Di Kota Palembang, saluran-saluran air tidak ada yang berfungsi baik. Warga Palembang yakin tikus got di kota pempek itu bisa dibilang tikus terbesar di seluruh Indonesia. Lantaran mereka kenyang dan tenang hidup di got-got yang tersumbat.

Bagi sebagian pengemudi yang biasa wara-wiri di lintas Sumatera, dulu jalanan Sumsel adalah jalan terburuk di Sumatera. Disamping fisik jalan yang hancur, juga gangguan bajing loncat.

Tapi kini, jalanan Kota Palembang sangat mulus. Jalan lintas Sumatera di jalur Lubuk Linggau yang biasanya hancur kini bagus. Berita soal bajing loncat pun sudah jarang terdengar.

Jalan yang menghubungkan antarkota dan kabupaten pun sangat bagus. Gedung-gedung tinggi baru seperti akar liar di pepohonan. Bergerak cepat mencari langit.

Jika kita melihat ke Provinsi Sumut, kondisinya sangat berbeda. Gubernur Sumur Syamsul Arifin dilantik pada 16 Juni 2008. Berarti ia dan pasangannya Gatot Pudjo Nugroho sudah memerintah selama 8 bulan atau 240 hari.
Tapi, janji kampanye rakyat tidak bodoh, tidak sakit dan tidak lapar, masih sekadar janji.

Belum ada tanda-tanda janji itu dipenuhi. Pemerintahan Syamsul-Gatot bahkan masih berkutat soal siapa pejabat yang akan mengisi jabatan struktural. Sampai-sampai pengisian jabatan pun dicicil.

Cahaya Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut mulai meredup. Kota yang disebut sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya itu mulai tenggelam dalam banyak masalah.

Pada masa tembakau Deli berjaya, para pembesar dan golongan aristokrat dunia berbondong-bondong datang ke Kota Medan untuk berpesiar. “Paris van Sumatra”, itulah nama yang layak untuk Kota Medan pada saat itu. Pada tahun 1924, pesawat Fokker yang diawaki van der Hoop sudah mendarat di Medan.

Tan Malaka, salah seorang pejuang republik yang telah melanglang buana ke daratan Asia dan Eropa, sangat memuji keindahan Kota Medan. Ia bahkan mengatakan, keindahan Medan melebihi Kota Shanghai di Cina, kota-kota yang ada di Malaysia dan di Indonesia sendiri.

Kini apa yang masih tersisa?
Pemko Medan bahkan belum punya konsep mengenai drainase primer atau induk di Kota Medan. Dana miliaran rupiah untuk membuat master plan diselewengkan.

Ada kabar peta drainase primer yang dibangun pada tahun 1980-an hilang entah kemana. Lalu, drainase utama yang dibuat Belanda kini sudah ditutupi mal dan gedung bertingkat.

Ironis sekali. Bahkan, pemerintah di Sumut tertatih-tatih hanya untuk membangun satu gedung saja yaitu Gedung Serba Guna. Padahal, pembangunannya sudah melewati masa tiga gubernur.

Apakah anggaran untuk infrastruktur di Sumut kecil? Jawabannya jelas tidak.
Jatah Sumut untuk infrastruktur dari pemerintah pusat untuk tahun 2008 sama yaitu masing-masing Rp500 miliar. Artinya sama dengan jumlah yang diterima Provinsi Sumsel dan Riau. Tapi pejabat di Sumut menganggap jumlah itu masih sangat kurang.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Sumut, APBD Sumsel masih kalah besar. Tahun 2008, APBD Sumsel Rp2,7 triliun. Sedangkan APBD Sumut 2008 sudah mencapai Rp3,2 triliun.

Prestise Kota Medan kini sudah dikalahkan Palembang, Makassar, Batam (Kepulauan Riau) dan Pekanbaru. Tiga diantaranya tetangga dekat.
Makassar misalnya. Kota ini tahu betul bandar udara adalah halaman muka mereka. Pemprov Sulsel kini boleh berbangga dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Meski baru selesai 50 persen, dari segi kualitas dan pelayanan bandara itu sudah mengalahkan Bandara Internasional Minangkabau dan Soekarno Hatta. Padahal bandara itu hanya dibangun dengan dana Rp600 miliar.

Pemprov Sulsel kini juga tengah mereklamasi pantai di Tanjung Bunga. Lokasi itu akan jadi pusat bisnis, perdagangan, convention centre, kesenian dan wisata. Sebagian denyut nadi perekonomian akan dipindahkan ke Tanjung Bunga. Ibukota Makassar dirasa semakin sempit.

Selanjutnya Kepulauan Riau (Kepri). Provinsi baru ini sedang membangun mega proyek pusat pemerintahan di Pulau Dompak.

Sebuah pulau seluas sekitar 1.000 hektare di bagian barat Kota Tanjungpinang.
Pusat pemerintahan Kepri akan dibangun di lokasi 957 hektare. Konsepnya akan menyaingi Putrajaya, Malaysia. Dengan dana sekitar Rp1 triliun multi years murni dari APBD Kepri, Dompak akan dilengkapi hotel berbintang, jembatan sepanjang 1,2 kilometer yang menghubungkan Kota Tanjungpinang ke Pulau Dompak, kantor gubernur, dan kantor-kantor instansi, termasuk pengadilan dan kejaksaan, perumahan elit, resort mewah, masjid raya, kampus, mal dan lokasi wisata.

Dengan kucuran dana triliunan rupiah itu, pulau yang sebelumnya hanya diisi dengan aktivitas perkebunan tradisional, dan perikanan tradisional serta penambangan bauksit, kini dipenuhi dengan berbagai aktivitas pembangunan.
Beragam alat berat dan ratusan pekerja dari berbagai daerah di Indonesia, kini sedang mengubah total wajah pulau itu.
Jumlah pekerja diperkirakan lebih besar dari jumlah penduduk asli pulau yang hanya sekitar 200-an KK itu.

Sejumlah fasilitas pemerintahan, umum, dan sosial kini sedang digesa. Seperti, belasan kilometer jaringan jalan raya yang membelah pulau tersebut dengan lebar sekitar 60 meter, belum termasuk trotoar. Pembangunan jaringan jalan itu sudah memasuki tahap pengerasan di beberapa lokasi, dan diperkirakan sekitar awal 2009 sudah mulai pengaspalan.

Tak hanya itu, Provinsi Kepri juga tengah berancang-ancang untuk mega proyek jembatan yang akan menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Rencananya, jembatan laut ini bisa menyamai atau melebihi Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya-Madura.

Lalu tetangga terdekat Sumut. Kota Pekanbaru, Riau yang kini menggeliat. Gedung-gedung baru kini merambah ke wilayah pinggiran yang dulu hutan belantara. Jalan Raya Riau-Bangkinang yang dulu hanya dilalui bus-bus antarkota antarprovinsi kini sudah didominasi kendaraan pribadi. Jalan-jalan baru dibuka di kawasan Panam.

Belum lama ini, saya melakukan perjalanan darat dari Medan ke Pekanbaru. Jalan adalah hal pertama yang membuat perbedaan pembangunan Sumut dan Riau. Sejak dari Kota Medan sampai sebelum masuk ke wilayah Riau, rasanya susah menemukan jalan yang tidak berlubang. Tapi, begitu melalui jalan di Provinsi Riau, susah menemukan jalan yang berlubang. Jalan-jalan bagus dan mulus.

Intinya, provinsi-provinsi lain benar-benar sedang bangkit. Saling berkejar-kejaran. Bukan tidak mungkin paling lama 5 tahun ke depan, Kota Medan bukan lagi kota terbesar ketiga di Indonesia. (*)

Jumat, 21 Agustus 2009

LOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DI KOTA SUKABUMI TELAH CAPAI 35 PERSEN DARI APBD

Kamis, 20 Agustus 2009

Kota Sukabumi telah melaksanakan amanat Undang-Undang, yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen. Sebagai ilustrasi, apabila dengan memperhitungkan berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di luar Dinas Pendidikan, maka pada Tahun Anggaran 2008, alokasi anggaran pendidikan di Kota Sukabumi telah mencapai hampir 35 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, hal tersebut harus menjadi renungan semua pihak, bahwa alokasi anggaran yang besar akan menjadi sebuah pertaruhan, apabila tidak diimbangi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, kompeten dan jujur, disertai sistem akuntabilitas yang handal.

Demikian ditandaskan Walikota Sukabumi, H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si., saat memberi sambutan pada Upacara Puncak Peringatan HUT Ke-64 Proklamasi Kemerdekaan RI Tingkat Kota Sukabumi, hari Senin baru-baru ini, di Lapangan Sutadi Ronodipuro Secapa Polri Sukabumi.

Dijelaskannya, upaya-upaya dalam pencapaian tujuan umum pelaksanaan otonomi daerah termasuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik atau good governance, tidak mudah. Sebab konsep yang telah dibangun, terkadang mengalami kesulitan dalam implementasinya di lapangan. Demikian pula demokrasi sebagai salah satu prinsip dari good governance, terkadang masih dimaknai secara berbeda-beda, sesuai dengan tujuan yang dicapai masing-masing pihak.

Selain itu, penegakan hukum dan pemberantasan berbagai Penyakit Masyarakat (Pekat), hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurang disiplinnya sebagian masyarakat dalam menaati aturan, faktor kepentingan ekonomi atau bahkan karena sikap masing-masing aparatur yang kurang konsisten untuk menegakan aturan. Fenomena ini, tentu tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, mengingat dalam jangka panjang, hal seperti ini dapat berdampak pada runtuhnya nilai-nilai demokrasi yang sedang dibangun.

Sedangkan pola pembangunan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi saat ini, mengacu dan menyinergikan dengan pelaksanaan 16 urusan Wajib Pemerintah Pusat. Selain itu, juga dijiwai dengan semangat untuk mencapai Visi Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yakni Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat, Berlandaskan Iman dan Taqwa, serta Visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008-2013, yakni Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah Berparadigma Surgawi, Menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera, baik lahir maupun batin.

Dikatakannya, apabila pencapaian hasil-hasil pembangunan mengacu pada parameter global sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UNDP, yakni melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maka IPM Kota Sukabumi saat ini telah mencapai angka 75,09 point, masih tinggi dari rata-rata Jawa Barat, kendati masih di bawah target Rencana Strategis (Rentra) Tahun 2003-2008.

SELAMAT DATANG RAMADHAN 1430 H/2009 M


Keutamaan Sholat Tarawih

Alhamdulillah ya sebentar lagi Ramadhan. Suenangg rasanya, karena di bulan itu nuansanya pasti berbeda. Semangat beribadahnya tinggi. Ruhiyah kita lebih terjaga. Pahala ibadah berlipat-lipat. Nafas menjadi harum karena berpuasa. Dan akan merasa lebih dekat dengan Allah dengan rajin beribadah di bulan Ramadhan?? Sudah mengagendakan mau melakukan apa saja di bulan ramadhan bukan? Harus punya target amalan harian lho...

Disetiap malam ramadhan kita dianjurkan untuk melakukan sholat tarawih bukan? Nah agar lebih bersemangat mengerjakannya, karena biasanya untuk sholat tarawih semangat diawal dan diakhir ramadhan jadi banyak yang bolong-bolong. Bisa karena kecapaean terlalu banyak jumlah raka’atnya, atau kecapean yang lain. Tapi tentunya bolong-bolong tarawihnya tidak berlaku bagi mereka yang istiqomah bukan??? So’ untuk itu, apa sih keutamaan sholat tarawih itu....?

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya rosululloh saw bersabda: ”Barangsiapa mengerjakan sholat sunah pada malam bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairoh ra, ia berkata: Rosululloh saw sangat menganjurkan untuk selalu sholat sunnah pada malam ramadhan, tetapi tidak mewajibkannya, dimana beliau bersabda: ”Barangsiapa mengerjakan sholat sunnah pada malam bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Muslim)

Yuk’s kita sambut ramadhan tahun ini dengan semangat’45...^_^

Sumber : Hadist Riyadush Shalihin, Imam Nawawi

Keutamaan Hari Jum’at

Hari ini hari jum’at. Rasanya ingin segera beristirahat di weekend kan kalau hari sudah menginjak jum’at. Kepenatan dan kesibukan bekerja serasa tidak berarti kalau liburan berada didepan mata. Kecuali bagi mereka yang di akhir pekan tetap bekerja dan berkarya. Waktu untuk keluarga barangkali sudah di alokasikan di hari yang lain. Untuk yang bekerja jauh dari keluarga, pasti sudah merencanakan untuk mudik di akhir pekan bukan? Berlibur untuk melepas kerinduan dan bercengkerama dengan keluarga tercinta.

Hari-hari kemarin yang sudah disibukkan dengan aktivitas keseharian dikantor ataupun di rumah, adalah sebuah anugerah, sebuah kenikmatan hidup. Detik, menit, jam, hari yang telah berlalu itu tidak akan kembali lagi bukan? Akhirnya sebuah kata –evaluasi- agar hari berikutnya lebih baik adalah sebuah solusi sekaligus pilihan. Nah, mumpung ini masih hari jum’at, evaluasi yuk’s tentang apa saja yang sudah kita kerjakan? Apakah itu bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang disekitar kita? Apakah kita mengerjakannya dengan tulus? Ssssssssssssst...diamlah sejenak. Berpikirlah.

Sudah merenungnya??? Kita manfaatkan moment hari jum’at ini yuk’s agar pas liburan lebih jernih memikirkan agenda-agenda selanjutnya. Nah untuk itu kita perlu tahu keutaman hari jum’at. Bukan untuk mengajak ke hal-hal yang keramat lho.. karena itu syirik. Tapi untuk lebih memanfaatkan moment hari jum’at karena ia mempunyai keutamaan.

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rosululloh saw bersabda; ”Sebaik-baik hari dimana terbit matahari adalah hari Jum’at. Pada hari itulah, Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari surga.” (HR.Muslim)

Dari Abu Hurairoh ra, dari Nabi saw, beliau bersabda : ”Shalat lima waktu, Jum’at, dan Ramadhan adalah kafarat (penebus) atas dosa-dosa yang dilakukan diantara kesemuanya, selama dosa-dosa besar dijauhinya.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah ra, dan Ibnu Umar ra, bahwasanya keduanya mendengar Rosululloh saw bersabda di atas mimbarnya: ”Orang-orang boleh memilih, mau menghentikan kebiasaan meninggalkan sholat jum’at atau Allah sungguh-sungguh akan menutupi hati mereka, hingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya ketika Rosululloh saw membicarakan hari jum’at, beliau bersabda : ”Pada hari itu ada suatu saat, apabila ada seorang muslim yang sedang shalat bertepatan dengan saat itu kemudian ia memohon kepada ALLAH, niscaya Allah mengabulkan permohonannya.” Dan beliau berisyarat dengan tangannya menunjukkan bahwa saat itu sangat sebentar. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Aus bin Aus ra, ia berkata Rosululloh saw bersabda : ”Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari jum’at, maka perbanyaklah membaca shalawat untukku pada hari itu karena bacaan shalawatmu pasti disampaikan kepadaku.” (HR.Abu Daud)

Ada sebuah cerita yang saya kutip dari bukunya Izzatul Jannah ’Karena Cinta Harus Diupayakan’. Di situ diceritakan bahwa ada seorang tukang becak, di Solo, ia rajin ikut pengajian. Suatu saat ia bersedih, karena ia tidak bisa bersedekah dengan harta dan ilmu. Hartanya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya. Ilmunya tidak cukup untuk dibagikan. Ia hanya mempunyai tenaga. Maka setiap hari jum’at, ia bersedekah dengan tenaganya. Ia menggratiskan bagi siapa saja yang naik becaknya pada hari jum’at. Suatu saat ada penumpang seorang ibu-ibu. Ia naik becak tersebut pada hari jum’at. Begitu sampai didepan rumahnya, sang tukang becak tidak mau dibayar. Ia hanya meminta agar didoakan untuk bisa naik haji. Sang ibu terbengong-bengong. Ia masuk kedalam rumah dan menceritakan hal tersebut kepada suaminya. Suaminya ragu akan kebenaran cerita istrinya, maka ia meyakinkan dengan sholat jum’at dimana sang tukang becak sholat jum’at. Masjid tersebut adalah tempat dimana istri bapak tadi bertemu dengan tukang becak untuk naik sampai kerumahnya. Bapak tadi terus mengulang naik becak tersebut untuk menguji ketulusan sang tukang becak. Akhirnya sang bapak haji tadi bilang keistrinya bahwa iapun ingin bersedekah seperti tukang becak yang sering ia naiki pada hari jum’at. Ia ingin menghajikan sang tukang becak. Sang istripun tidak ingin kalah, ia juga ingin menghajikan istri tukang becak tadi.

Begitulah sepenggal kisah tentang seseorang yang bersedekah pada hari jum’at. Hari yang istimewa. Amalannya pun istimewa, sedekah. Karena setiap ruas tulang rusuk kita bukankah harus disedekahi juga. Tidak hanya harta dan ilmu. Tapi semuanya. Karena semua itu adalah titipan dari Allah.

Bukan maksud untuk menganjurkan agar hanya mengoptimalkan hari jum’at ketika beribadah atau berdoa. Karena hari-hari yang lainpun mempunyai waktu-waktu yang istimewa. Tapi hari jum’at itu mempunyai keutamaan tersendiri. So’ yuk’s kita manfaatkan moment hari jum’at ini...^_^

Sumber : Hadist Riyadush Shalihin, Imam Nawawi

Esok Ramadhan Lho

Subhanalloh... detik, menit, jam, hari dan bulan yang sudah berlalu,,,kembali mengantarkan diri kita ke bulan suci Ramadhan. Alhamdulillah.. nafas ini masih sampai untuk menghirup keberkahan bulan suci ramadhan... meskipun baru esok kita berpuasa, tapi kenikmatannya sudah mulai terasa. Nanti malam kita sholat tarawih... esok pagi kita sahur... siang hari menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa... ah sungguh nikmatnya suasana bulan ramadhan akan kita reguk kembali mulai esok hari...insyaAllah

Mulai mengevaluasi diri... apa ya targetan selama ramadhan di Tahun 2009 ini???? yang jelas ramadhan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin... sebagai moment metamorphosis, ramadhan akan mengantarkan diri kita kembali ke fitrah.. menjadi kupu-kupu yang indah, insyaAllah...

Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan...semoga kita semua diberi kekuatan dan kemudahan menjalankan ibadah puasa ramadhan, mulai esok pagi hingga tiga puluh hari kedepan. Hingga akhirnya keberkahan ramadhan menghampiri dan menjadi milik kita... insyaAllah...


PANITIA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 2009
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL



* Pengumuman




PENGUMUMAN
Nomor : KP.01.02/31.03-KKH/VII/2009
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
TAHUN 2009




Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Strata 1 (S1) dan Diploma III (D3), untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAKOSURTANAL dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN UMUM

* Warga Negara Indonesia
* Sehat Jasmani, Rohani dan bebas NARKOBA
* Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. .
* Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
* Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang menjalani perjanjian /kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain.

II. PERSYARATAN KHUSUS

* Berusia minimal 20 tahun, dan maksimal 28 tahun pada tanggal 1 Desember 2009.
* Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang diakui Depdiknas.
* Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan :

NO

NAMA JABATAN

KODE


KUALIFIKASI
PENDIDIKAN

FORMASI
1 Surveyor Pemetaan SP

S1 Geodesi/Geomatika/
Surveying
11 Orang
S1 Geografi 6 Orang
S1 Kelautan 2 Orang
2 Pranata Komputer PK S1 Teknologi Informasi 6 Orang
3 Analis Kepegawaian AK S1 Administrasi Negara/Publik/ Manajemen SDM 1 Orang
4 Verifikator Keuangan VK D III Ekonomi Akuntansi 3 Orang
5 Arsiparis AR D III Kearsipan/ Administrasi Negara /Kesekretariatan 3 Orang





II. BERKAS LAMARAN
Surat Lamaran yang di tandatangani, dilampiri dengan :

* Fotokopi ijazah terakhir,surat tanda kelulusan TIDAK BERLAKU
* Fotokopi transkrip nilai pendidikan
* Fotokopi halaman judul dan abstrak tugas akhir/ skripsi
* Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
* Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
* Daftar Riwayat Hidup dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan bebas NARKOBA dari Dokter serta keterangan pendukung (pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, beasiswa, TOEFL,dsb).
* Membuat surat pernyataan format A1, yang ditanda tangani diatas meterai Rp. 6000,-

Seluruh berkas lamaran dimasukan dalam amplop coklat tertutup, dengan mencantumkan kode jabatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar pada sampul depan kiri atas amplop ditujukan kepada : Kepala BAKOSURTANAL , c.q. Kepala Biro Keuangan, Kepegawaian dan Hukum (KKH), PO. BOX 46-CBI Cibinong 16911 dan dikirim melalui pos.

Lamaran yang diantar langsung tidak akan diproses.

IV. KETENTUAN

* Periode lamaran mulai tanggal 3 – 31 Agustus 2009 (cap pos) dan diterima panitia paling lambat 4 September 2009, jam 15.00 WIB. (diluar periode tidak akan diproses).
* Seluruh lamaran yang masuk pada periode lamaran akan diikut sertakan dalam seleksi administratif, dengan ketentuan setiap 1 (satu) formasi, sebanyak-banyaknya akan dipanggil 15 (lima belas) orang pelamar untuk masuk pada tahap ujian tertulis.
* Hasil seleksi administrasi, dan jadwal, tempat serta pelaksanaan ujian tertulis akan diumumkan pada tanggal 14 September 2009 melalui situs BAKOSURTANAL (www.bakosurtanal.go.id).
* Keputusan Panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
* Seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.






Cibinong, 31 Juli 2009
Ketua Tim Seleksi Penerimaan PNS
BAKOSURTANAL

ttd

Agus Prijanto

Senin, 10 Agustus 2009

HUT RI KE-64



Selamat Hari Kemerdekaan RI ke 64 BANGSAKU TERCINTA......

Sebagai warga negara Indonesia tentunya pada tanggal 17 agustus kita merayakan hari kemerdekaan kita dengan suka cita. Kemerdekaan yang diraih dengan susah payah dan perjuangan yang tidak henti-hentinya oleh para pejuang kita.

64 tahun bukanlah umur yang muda lagi, malah sudah dapat kita katakan sebagai negara dewasa yang telah memiliki pengalaman yang tinggi. Apalagi jika kita menambahkan angka 64 tahun ini dengan 350 tahun masa perjuangan kita melawan penjajah belanda dan 3,5 tahun masa penjajahan Jepang.

Namun tak dapat dipungkiri, Rakyat Indonesia masih jauh dari kemerdekaan itu sendiri. Begitu banyak masalah yang tak teratasi, mulai dari masalah ekonomi, politik dan undang-undang, pemerintahan, sosial, maupun agama serta bahaya BOM dari kelompok Nordin M. Top.

Mentalitas penduduk Indonesia sedang menurun. Begitu banyak korupsi di negara kita yang menyebabkan negara ini susah untuk bangkit. Hal ini berdampak pada hancurnya perekonomian di Indonesia yang sepertinya sangat susah untuk bangkit. Kesejahteraan sosial yang merupakan salah satu sila dari Pancasila belum mempunyai landasan yang kuat untuk mewujudkannya.

Namun ditengah keterpurukan Indonesia, ada titik-titik kecil penyemangat kita. Nama Indonesia ternyata masih mampu berkibar di luar negeri, seperti peraihan emas pada beberapa olimpiade, juara paduan suara, penemuan-penemuan yang mendunia, ataupun pariwisata yang terkenal hingga seantero jagat.

Saya bangga menjadi orang Indonesia. Saya bangga akan keanekaragaman penduduk, budaya, dan lingkungannya. Saya bangga menjadi bagian dari negara kepulauan ini dari Sabang sampai Merauke. Saya bangga kepada ibu pertiwi yang selalu mengayomi kita. Terakhir saya bangga kepada para pejuang kita, karena atas jasanyalah kita bisa menjadi seperti ini.

Bersatulah Indonesiaku tak peduli engkau suku, ras, agama, budaya apapun. Mari kita bangun Indonesia ini menuju kesejahteraan sosial dan persatuan Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi oleh semangat bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah untuk Kemanusiaan yang Adil dan beradab.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;
d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pelayanan Publik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27 Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Atasan satuan kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
4. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
8. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman.
11. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
13. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Undang-Undang tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3
Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik adalah:
a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 4
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5
(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.
(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
(7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

BAB III
PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN
PENATAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pembina dan Penanggung Jawab Pelayanan Publik

Pasal 6
(1) Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab.
(2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
b. gubernur pada tingkat provinsi;
c. bupati pada tingkat kabupaten; dan
d. walikota pada tingkat kota.
(3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.
(4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang, wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
(5) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri.
(6) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dan gubernur.

Pasal 7
(1) Penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau pejabat yang ditunjuk pembina.
(2) Penanggung jawab mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
c. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.
(3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas:
a. merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
b. memfasilitasi lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarpenyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada; dan
c. melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
a. mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi;
b. membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan
c. memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Penyelenggara

Pasal 8
(1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.
(2) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
a. pelaksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. pengelolaan informasi;
d. pengawasan internal;
e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
f. pelayanan konsultasi.
(3) Penyelenggara dan seluruh bagian Organisasi Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 9
(1) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu.
(2) Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik

Pasal 10
(1) Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas Pelaksana.
(3) Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
(1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi Pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada Pelaksana yang memiliki prestasi kerja.
(3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman ditentukan oleh Penyelenggara.

Bagian Keempat
Hubungan Antarpenyelenggara

Pasal 12
(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antarpenyelenggara.
(2) Kerja sama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.
(3) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan kepada Penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.
(4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerja Sama Penyelenggara dengan Pihak Lain

Pasal 13
(1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:
a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan;
b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat;
c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara;
d. informasi tentang identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh Penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan
e. Penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menambah beban bagi masyarakat.
(4) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerja sama tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan.



BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban bagi Penyelenggara

Pasal 14
Penyelenggara memiliki hak:
a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
b. melakukan kerja sama;
c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Penyelenggara berkewajiban:
a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan bagi Pelaksana

Pasal 16
Pelaksana berkewajiban:
a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara;
b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

Pasal 17
Pelaksana dilarang:
a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara;
d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara; dan
e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban bagi Masyarakat

Pasal 18
Masyarakat berhak:
a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman;
h. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan
i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Pasal 19
Masyarakat berkewajiban:
a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 20
(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
(2) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.
(3) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman.
(4) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 21
Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
h. kompetensi Pelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k. jumlah Pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Bagian Kedua
Maklumat Pelayanan

Pasal 22
(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pasal 23
(1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional.
(2) Menteri mengelola Sistem Informasi yang bersifat nasional.
(3) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan.
(4) Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik, sekurang-kurangnya meliputi:
a. profil Penyelenggara;
b. profil Pelaksana;
c. standar pelayanan;
d. maklumat pelayanan;
e. pengelolaan pengaduan; dan
f. penilaian kinerja.
(5) Penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Pasal 24
Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik

Pasal 25
(1) Penyelenggara dan Pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.
(2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta Pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.
(3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan Pelaksana.
(4) Atas analisis dan daftar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

Pasal 26
Penyelenggara dilarang memberikan izin dan/atau membiarkan pihak lain menggunakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 27
(1) Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 28
(1) Penyelenggara yang bermaksud melakukan perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian pekerjaan secara jelas dan terbuka.
(2) Perbaikan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengakibatkan terhentinya kegiatan pelayanan publik.
(3) Pengumuman oleh Penyelenggara harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan memasang tanda yang memuat nama kegiatan, nama dan alamat penanggung jawab, waktu kegiatan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (email), dan kotak pengaduan.
(4) Penyelenggara dan Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah melakukan kelalaian.

Bagian Kelima
Pelayanan Khusus

Pasal 29
(1) Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.

Pasal 30
(1) Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mematuhi ketentuan tentang proporsi akses dan pelayanan kepada kelompok masyarakat berdasarkan asas persamaan perlakuan, keterbukaan, serta keterjangkauan masyarakat.
(3) Ketentuan mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Bagian Keenam
Biaya/Tarif Pelayanan Publik

Pasal 31
(1) Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat.
(2) Biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Biaya/tarif pelayanan publik selain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penerima pelayanan publik.
(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
(1) Penyelenggara berhak mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan pelayanan.
(2) Selain alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat memperoleh anggaran dari pendapatan hasil pelayanan publik.

Pasal 33
(1) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh institusi penyelenggara negara dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, negara wajib mengalokasikan anggaran yang memadai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Korporasi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib mengalokasikan anggaran yang memadai secara proporsional untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
(3) Penyelenggara dilarang membiayai kegiatan lain dengan menggunakan alokasi anggaran yang diperuntukkan pelayanan publik.

Bagian Ketujuh
Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan

Pasal 34
Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
a. adil dan tidak diskriminatif;
b. cermat;
c. santun dan ramah;
d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
e. profesional;
f. tidak mempersulit;
g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
l. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
n. sesuai dengan kepantasan; dan
o. tidak menyimpang dari prosedur.

Bagian Kedelapan
Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 35
(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
(2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
b. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Pengaduan

Pasal 36
(1) Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
(2) Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu.
(3) Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 37
(1) Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.
(2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Penyelenggara.
(3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
a. identitas pengadu;
b. prosedur pengelolaan pengaduan;
c. penentuan Pelaksana yang mengelola pengaduan;
d. prioritas penyelesaian pengaduan;
e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana;
f. rekomendasi pengelolaan pengaduan;
g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait;
h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan;
i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan
j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

Bagian Kesepuluh
Penilaian Kinerja

Pasal 38
(1) Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39
(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
(3) Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
(4) Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

BAB VII
PENYELESAIAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 40
(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 41
(1) Atasan satuan kerja penyelenggara berwenang menjatuhkan sanksi kepada satuan kerja Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a.
(2) Atasan Pelaksana menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b.
(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan.
(3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:
a. nama dan alamat lengkap;
b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;
c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
(4) Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dalam surat pengaduannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Pasal 43
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya.
(2) Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan/atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya.

Pasal 44
(1) Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib memberikan tanda terima pengaduan.
(2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pengadu secara lengkap;
b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.
(3) Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).
(4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara atau ombudsman sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara dan/atau ombudsman.
(5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 45
(1) Pengaduan terhadap Pelaksana ditujukan kepada atasan Pelaksana.
(2) Pengaduan terhadap Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (4) huruf a dan huruf b, serta ayat (7) huruf a ditujukan kepada atasan satuan kerja Penyelenggara.
(3) Pengaduan terhadap Penyelenggara yang berbentuk korporasi dan lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, dan ayat (7) huruf b ditujukan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada instansi pemerintah yang memberikan misi atau penugasan.

Bagian Kedua
Penyelesaian Pengaduan oleh Ombudsman

Pasal 46
(1) Ombudsman wajib menerima dan berwenang memproses pengaduan dari masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang ini.
(2) Ombudsman wajib menyelesaikan pengaduan masyarakat apabila pengadu menghendaki penyelesaian pengaduan tidak dilakukan oleh Penyelenggara.
(3) Ombudsman wajib membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi ombudsman dalam kegiatan pelayanan publik.
(4) Pembentukan perwakilan ombudsman di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(5) Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.
(6) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perwakilan ombudsman di daerah.
(7) Mekanisme dan tata cara penyelesaian pengaduan oleh ombudsman diatur lebih lanjut dalam peraturan ombudsman.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik

Pasal 47
(1) Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
(2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penyelenggara.

Pasal 48
(1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
(2) Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan.
(3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah.
(4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 49
(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi pengaduan, Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.
(2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan Penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 50
(1) Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.
(3) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah ganti rugi dan batas waktu pembayarannya.
(4) Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi.
(5) Dalam hal penyelesaian ganti rugi, ombudsman dapat melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus.
(6) Ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(7) Dalam melaksanakan ajudikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mekanisme dan tata caranya diatur lebih lanjut oleh peraturan ombudsman.
(8) Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden.
(9) Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.

Bagian Keempat
Pelanggaran Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 51
Masyarakat dapat menggugat Penyelenggara atau Pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara.

Pasal 52
(1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara ke pengadilan.
(2) Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau Penyelenggara.
(3) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
(1) Dalam hal Penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, masyarakat dapat melaporkan Penyelenggara kepada pihak berwenang.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan keputusan ombudsman dan/atau Penyelenggara.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 54
(1) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 huruf g, Pasal 17 huruf e, dikenai sanksi teguran tertulis.
(2) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf e, Pasal 15 huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf a, Pasal 17 huruf b dan huruf c, Pasal 25 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (9) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
(3) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
(4) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi teguran tertulis, dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan atau dalam masa pelaksanaan pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
(5) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(6) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
(7) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 16 huruf d, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 17 huruf a dan huruf d, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22, Pasal 28 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi pembebasan dari jabatan.
(8) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 33 ayat (3) dikenai sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
(9) Penyelenggara atau Pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
(10) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c yang melanggar ketentuan Pasal 15 huruf a, Pasal 26, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) dikenai sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
(11) Penyelenggara yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan kinerja dikenai sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Pasal 55
(1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya luka, cacat tetap, atau hilangnya nyawa bagi pihak lain dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan dirinya membayar ganti rugi bagi korban.
(3) Besaran ganti rugi korban ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 56
(1) Penyelenggara atau Pelaksana yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (4), dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara dikenai denda.
(2) Besaran denda ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 57
(1) Sanksi bagi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dikenakan kepada pimpinan penyelenggara.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan Penyelenggara yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) yang menimbulkan kerugian wajib dibayar oleh Penyelenggara setelah dibuktikan nilai kerugiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58
Pimpinan Penyelenggara dan/atau Pelaksana yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dapat dilanjutkan pemrosesan perkara ke lembaga peradilan umum apabila Penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau Penyelenggara melakukan tindak pidana.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
(1) Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Peraturan pemerintah mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(3) Peraturan pemerintah mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(4) Penyelenggara harus menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan pemerintah mengenai pedoman penyusunan standar pelayanan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Peraturan pemerintah mengenai proporsi akses dan kategori kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(6) Peraturan pemerintah mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
(7) Peraturan presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 61
Kewajiban negara menanggung beban pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus dipenuhi selambat-lambatnya dimulai tahun anggaran 2011.

Pasal 62
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA




LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112.

















PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK

I. UMUM
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Amanat tersebut mengandung makan negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.
Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.
Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan mempertimbangkan hal di atas, diperlukan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:
a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik;
c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
d. hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja;
f. peran serta masyarakat;
g. penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
h. sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Huruf a
Pemberian pelayanan publik tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
Huruf b
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
Huruf c
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
Huruf d
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
Huruf e
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
Huruf f
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
Huruf g
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
Huruf h
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
Huruf i
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf j
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
Huruf k
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
Huruf l
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, sebagai contoh:
1. penyediaan Tamiflu untuk flu burung yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan;
2. kapal penumpang yang dikelola oleh PT (Persero) PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan; dan
3. penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Huruf b
Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh:
1. listrik hasil pengelolaan PT (Persero) PLN; dan
2. air bersih hasil pengelolaan perusahaan daerah air minum.
Huruf c
Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh:
1. kebijakan menugaskan PT (Persero) Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar minyak jenis premium dengan harga yang sama untuk eceran di seluruh Indonesia;
2. kebijakan memberikan subsidi agar harga pupuk dijual lebih murah guna mendorong petani berproduksi;
3. kebijakan memberantas atau mengurangi penyakit gondok yang dilakukan melalui pemberian yodium pada setiap garam (di luar garam industri);
4. kebijakan menjamin harga jual gabah di tingkat petani melalui penetapan harga pembelian gabah yang dibeli oleh Perum Badan Usaha Logistik;
5. kebijakan pengamanan cadangan pangan melalui pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan dan distribusi pangan kepada golongan masyarakat tertentu; dan
6. kebijakan pengadaan tabung gas tiga kilo gram untuk kelompok masyarakat tertentu dalam rangka konversi minyak tanah ke gas.
Ayat (4)
Huruf a
Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar.
Huruf b
Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik (public service obligation), sebagai contoh, antara lain jasa pelayanan transportasi angkutan udara/laut/darat yang dilakukan oleh PT (Persero) Garuda Indonesia, PT (Persero) Merpati Airlines, PT (Persero) PELNI, PT (Persero) KAI, dan PT (Persero) DAMRI, serta jasa penyediaan air bersih yang dilakukan oleh perusahaan daerah air minum.
Huruf c
Misi negara adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan tertentu, kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak, sebagai contoh:
1. jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin oleh rumah sakit swasta;
2. jasa penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan pendidikan nasional;
3. jasa pelayanan angkutan bus antarkota atau dalam kota, rute dan tarifnya ditentukan oleh pemerintah;
4. jasa pelayanan angkutan udara kelas ekonomi, tarif batas atasnya ditetapkan oleh pemerintah;
5. jasa pendirian panti-panti sosial; dan
6. jasa pelayanan keamanan.
Ayat (5)
Skala kegiatan adalah besaran biaya tertentu yang digunakan dan merupakan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan sebagai ukuran untuk dikategorikan sebagai pelayanan publik.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf a
Tindakan administratif pemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh pemerintah, antara lain yang dimulai dari seseorang yang lahir memperoleh akta kelahiran hingga meninggal dan memperoleh akta kematian, termasuk segala hal ihwal yang diperlukan oleh penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti memperoleh izin mendirikan bangunan, izin usaha, sertifikat tanah, dan surat nikah.
Huruf b
Tindakan administratif nonpemerintah merupakan pelayanan pemberian dokumen oleh instansi di luar pemerintah, antara lain urusan perbankan, asuransi, kesehatan, keamanan, pengelolaan kawasan industri, dan pengelolaan kegiatan sosial.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pembina di lingkungan lembaga negara adalah ketua atau nama lain setiap lembaga negara.
Lembaga negara meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lembaga komisi negara atau yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bersifat mandiri serta tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Kementerian adalah kementerian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Lembaga pemerintah nonkementerian adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
Lembaga lainnya, seperti Palang Merah Indonesia dan Lembaga Sensor Film.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Laporan dapat disampaikan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Penanggung jawab terdiri atas:
a. pimpinan kesekretariatan pada lembaga negara dan kementerian, sekretaris utama pada lembaga pemerintah nonkementerian, sekretaris jenderal atau sekretaris, atau sebutan lain pada lembaga komisi negara atau yang sejenis, Wakil Jaksa Agung, dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. sekretaris daerah pada pemerintah provinsi;
c. sekretaris daerah pada pemerintah kabupaten; dan
d. sekretaris daerah pada pemerintah kota.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Perumusan kebijakan nasional tentang pelayanan publik merupakan upaya untuk memperbaiki, melengkapi, dan mengembangkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat, dan mengurangi biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Secara berkala dan berkelanjutan merupakan periode yang dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan, atau 24 (dua puluh empat) bulan sekali yang diatur sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan internal Penyelenggara merupakan ketentuan yang mengatur peningkatan kinerja Pelaksana, misalnya ketentuan disiplin, etika, prosedur, dan instruksi kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Teknis operasional pelayanan merupakan kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pelayanan, antara lain penyediaan sumber daya pelayanan, seperti teknologi, peralatan dan sumber daya lain, serta standar operasional prosedur (SOP).
Pendukung pelayanan merupakan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan operasional pelayanan tetapi diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan, antara lain penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
Ayat (3)
Dalam keadaan darurat pemberi bantuan dapat mengeluarkan surat penugasan kepada pihak terkait untuk melaksanakan pemberian bantuan.
Ayat (4)
Keadaan darurat merupakan keadaan yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. Dalam menetapkan kejadian sebagai keadaan darurat, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Ayat (1)
Penyerahan sebagian tugas merupakan pemberian sebagian tugas kepada pihak lain dari seluruh tugas penyelenggaraan pelayanan, kecuali yang menurut undang-undang harus dilaksanakan sendiri oleh Penyelenggara, misalnya pelayanan KTP, SIM, paspor, sertifikat tanah, dan pelayanan perizinan lain.
Pihak lain adalah pihak di luar Penyelenggara yang diserahi atau diberi sebagian tugas oleh penyelenggara pelayanan.
Pengertian kerja sama juga termasuk penunjukan operator pelaksana atau kontraktor yang diberi hak menjalankan fungsi Penyelenggara, misalnya pengelolaan parkir dan air minum yang diserahkan kepada swasta.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Materi perjanjian kerja sama yang wajib diinformasikan adalah hal-hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat, misalnya apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, jangka waktu kerja sama, dan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang penginformasiannya merupakan bagian dari maklumat pelayanan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Informasi tentang identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan meliputi nama, alamat, telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), dan laman (website).
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Tidak menambah beban bagi masyarakat dimaksudkan tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit, waktu penyelesaian yang lebih lama, atau hambatan akses.
Ayat (4)
Kerja sama tertentu merupakan kerja sama yang tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang bukan bersifat darurat yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan pada saat penerimaan tamu negara, transportasi pada masa liburan lebaran, dan pengamanan pada saat pemilihan umum.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Kemampuan Penyelenggara berupa dukungan pendanaan, pelaksana, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan.
Ayat (2)
Pihak terkait merupakan pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Keberagaman berupa pengikutsertaan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi, antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Huruf a
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
Huruf b
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
Huruf c
Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
Huruf d
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Huruf e
Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan masyarakat.
Huruf f
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Huruf g
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
Huruf h
Kemampuan yang harus dimiliki oleh Pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
Huruf i
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung Pelaksana.
Huruf j
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Huruf k
Tersedianya Pelaksana sesuai dengan beban kerja.
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
Huruf n
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dipublikasikan secara jelas dan luas merupakan penginformasian kepada khalayak sehingga mudah diketahui, dilihat, dibaca, dan diakses.

Pasal 23
Ayat (1)
Sistem Informasi yang bersifat nasional berisi informasi seluruh penyelenggaraan pelayanan yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Sistem Informasi elektronik merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Huruf a
Profil Penyelenggara meliputi nama, penanggung jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).
Huruf b
Profil Pelaksana meliputi Pelaksana yang bertanggung jawab, Pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email).
Huruf c
Standar pelayanan berisi informasi yang lengkap tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi standar pelayanan tersebut.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Pengelolaan pengaduan merupakan proses penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan.
Huruf f
Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Penyelenggara sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan Penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Dalam melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan, Penyelenggara melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan serta inventarisasi sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan secara sistematis, transparan, lengkap, dan akurat.
Ayat (2)
Pelaksana yang wajib memberikan laporan adalah pejabat yang bertanggung jawab memberikan laporan kepada Penyelenggara.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Batal demi hukum merupakan perjanjian yang batal sejak awal diadakan atau tidak memiliki akibat hukum.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ketentuan ini tidak berlaku dalam keadaan kuasa kahar (force mayeur), misalnya kerusuhan massa, huru-hara politik, perang, bencana alam, dan kendala lapangan yang tidak bisa diatasi.

Pasal 29
Ayat (1)
Masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Pelayanan berjenjang merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat agar pelayanan lebih nyaman, baik, dan adil.
Ayat (2)
Proporsi akses merupakan perbandingan persentase penyediaan kelas pelayanan secara berjenjang kepada kelompok masyarakat pada setiap jenis pelayanan.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Lembaga independen merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Mengelola pengaduan merupakan proses penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan, dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan.
Ayat (3)
Menindaklanjuti merupakan penyelesaian pengaduan sampai tuntas, termasuk kejelasan hasil, seperti sanksi kepada pelaksana, pengubahan pengaturan, dan penerbitan dokumen yang diminta pengadu.
Ayat (4)
Sarana pengaduan, antara lain nomor telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), laman (website), pos-el (email), dan kotak pengaduan.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Berkala adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
Ayat (2)
Indikator kinerja merupakan ukuran atau alat penunjuk yang digunakan untuk menilai kinerja.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Lembaga sebagaimana dimaksud ayat ini dapat dibentuk pada tingkat nasional maupun daerah.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal Penyelenggara dapat membuktikan bahwa materi aduan tidak benar atau perbuatan Penyelenggara tidak salah atau tidak melanggar, pengadu dapat diberi dokumen pembuktian.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Dalam hal pengadu tidak dapat melengkapi materi aduan dalam batas waktu yang ditentukan, pengaduan dinyatakan batal.

Pasal 45
Ayat (1)
Atasan Pelaksana sebagai pihak yang bertanggung jawab dan sekaligus memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Pelaksana yang menjadi bawahannya.
Atasan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat ini juga berlaku untuk korporasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Kewajiban ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia juga meliputi bidang-bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh korporasi yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Perwakilan di daerah merupakan perwakilan yang dibentuk di ibukota provinsi atau ibukota kabupaten/kota yang dipandang perlu. Pembentukan dimaksud harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kompleksitas dan beban kerja.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penyelenggara adalah peraturan yang mengatur Penyelenggara, misalnya pegawai negeri sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian atau anggota kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelenggara dalam bentuk korporasi, diberlakukan peraturan di lingkungan korporasi yang bersangkutan.

Pasal 48
Ayat (1)
Penerapan prinsip independen, nondiskriminasi, dan tidak memihak dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keberpihakan dalam menyelesaikan materi aduan karena pihak teradu dan Penyelenggara yang menyelesaikan aduan berada dalam instansi/lembaga yang sama.
Ayat (2)
Kewajiban menerima dan merespon dimaksudkan untuk memperoleh objektivitas dalam memutuskan penanganan penyelesaian pengaduan.
Ayat (3)
Dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah merupakan forum pertemuan antara pengadu dan teradu secara terbatas terhadap permintaan pengadu karena alasan tertentu yang dapat mengancamnya.
Ayat (4)
Ganti rugi yang diajukan pengadu harus mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas) dari perbuatan penyelenggara yang merugikan.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ajudikasi khusus adalah ajudikasi yang hanya terkait dengan penyelesaian ganti rugi. Penyelesaian ganti rugi dalam ketentuan ini dimaksudkan apabila tidak dapat diselesaikan dengan mediasi dan konsiliasi.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Dalam peraturan presiden ini, antara lain diatur mengenai kewajiban Penyelenggara membayar ganti rugi yang baru dapat dibayarkan oleh pimpinan Penyelenggara setelah nilai kerugian dimaksud dapat dibuktikan besarannya oleh pengadu dan diterima oleh Penyelenggara. Dengan dibayarkannya ganti rugi, aduan dinyatakan selesai.
Ayat (9)
Pemberitahuan kepada pengadu dapat berupa tembusan surat, salinan, atau petikan.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Masyarakat yang melaporkan adalah masyarakat yang mengalami atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diartikan bagi pegawai negeri adalah kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, bagi pelaksana di luar pegawai negeri pengenaan sanksi disamakan dengan pegawai negeri.



Ayat (9)
Pemberhentian tidak dengan hormat bagi pegawai negeri diartikan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri, bagi pelaksana di luar pegawai negeri pengenaan sanksi disamakan dengan pegawai negeri.
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Pimpinan Penyelenggara adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan tugas dan kewajiban pelayanan.
Ayat (2)
Dalam hal Penyelenggara berbentuk korporasi, pengenaan sanksi kepada penyelenggara tertinggi (direksi) diberikan oleh pemegang saham.
Dalam hal Penyelenggara berbentuk organisasi masyarakat berbadan hukum, pengenaan sanksi kepada Penyelenggara tertinggi diberikan oleh pembina organisasi.
Ayat (3)
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada Penyelenggara untuk dibebaskan dari pembayaran ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak menimbulkan kerugian.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Materi peraturan pemerintah berisi:
a. keharusan bagi pemerintah untuk menetapkan pedoman penyusunan standar pelayanan dalam waktu 6 (enam) bulan; dan
b. kewajiban setiap Penyelenggara menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pedoman selesai.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038.