JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan Nasional akan menggelontorkan dana sebesar Rp 1,8 triliun untuk mendorong terciptanya peningkatan mutu dan akses PAUD yang terpadu dengan tempat pendidikan anak dan lembaga keagamaan, serta jaminan kesejahteraan bagi para tenaga pendidiknya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kemdiknas Hamid Muhammad mengatakan, konsentrasi pemerintah pusat terhadap PAUD merupakan salah satu upaya mempersiapkan 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Menurutnya, generasi mendatang sangat ditentukan oleh pendidikan bermutu yang diterapkan sejak usia sedini mungkin.
"Pusat (Kemdikbud) menyiapkan Rp 1,8 triliun untuk PAUD, kabupaten/kota juga mulai memiliki anggaran untuk itu. Jangan lupa, jika 99 persen PAUD adalah milik masyarakat dan mereka yang memiliki budget lebih besar," kata Hamid, di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat lalu.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai program untuk peningkatan akses lembaga PAUD, termasuk jaminan kesejahteraan para tenaga pendidiknya.
Untuk peningkatan akses, Kemdiknas akan segera membuat program rintisan PAUD untuk daerah-daerah terpencil dan kurang mampu, serta mendorong lembaga-lembaga PAUD nonformal menjadi taman kanak-kanak (TK).
"Jika kita melakukan itu, kita akan memiliki 65.000 TK. Jika dikali 20 anak per-TK, kita akan memiliki 1,2 juta tambahan siswa," jelasnya.
Tak hanya itu, Kemdiknas juga akan membangun gerakan PAUD berbasis lembaga keagamaan yang memanfaatkan tempat peribadatan untuk menunjang kegiatan pembelajarannya. Menurutnya, gerakan ini akan sangat bermanfaat. Jika menggunakan 100.000 tempat ibadah untuk menampung masing-masing 20 anak, jumlah anak-anak yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan mencapai dua juta orang.
"Tidak hanya itu, standar pelayanan minimal juga ditetapkan agar layanan PAUD tidak sekedarnya dan bisa maksimal. Walau pendekatan di setiap daerah berbeda, tapi tetap menggunakan standar kurikulum yang seragam," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar