Apa pendidikan karaktek?

Dasar pendidikan karakter harus dimulai sejak usia kanak-kanak atau biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden age karena pada usia ini terbukti menentukan kemapuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50 persen variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30 persen berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20 persen sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua.
Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Jumlah ini tentu sangat mendukung untuk program Kemdiknas dalam menjalankan program pendidikan karakter yang didengungkan oleh Presiden. Namun perlu diingat bahwa Pengaruh Globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara terutama pendidikan karakter adalah :
1. Pengaruh globalisasi Ekonomi
Kekuatan globalisasi ekonomi atau globalisasi kapitalisme adalah liberalisme ekonomi. Ilmuwan menyebutnya kapitalisme pasar bebas. Berbeda dengan kapitalisme kesejahteraan, yaitu kapitalisme yang diregulasi dan direformasi, kapitalisme ini tidak membiarkan pasar berjalan sebebas-bebasnya tanpa kendali, tapi perlu diatur agar kapitalismememberikan keuntungan dan keadilan sampai orang-orang dibawah tingakat kesejahteraan.
a. Kapitalisme
Suatu system ekonomi yang mengatur proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Cirri-cirinya: sebagian besar sarana produksi dimiliki individu, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas (free market) yang kompetitif (terbuka untuk siapa saja) dan modal diinvestasikan dalam usaha intik hasilkan laba.
b. Kenyataanya
Abad ke-19, kapitalisme pasar bebas hanya menguntungkan Negara kaya. Banyak orang yang menjadi semakin miskin karena kapitalisme ini. Kapitalisme ini telah melampaui kesederhanaan dan tenaga kerja menjadi roda dan mesin kapitalis raksasa. Pada akhir abad 20, kapitalisme mengendalikan hamper seluruh perekonomian internasional. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kapitalisme pasar bebas.
Wujud nyata globalisasi ekonomi terjadi pada aspek:
· Aspek produksi
Perusahaan dapat berproduksio di berbagai Negara dengan sasaran agar biaya prosuksi lebih rendah.
· Aspek pembiayaan Akses peroleh investasi
· Aspek tenaga kerja; perusahaan global punya manfaat tenaga kerja dari seluruh dunia.
· Aspek jaringan informasi; dengan cepat dan mudah mendapatkan informasi
· Aspek perdagangan; penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non tariff.
2. Pengaruh globalisasi social dan budaya.
Globalisasi dapat memperluas kawasan budaya. Globalisasi dapat timbulkan dampak negative. Akibat dari pengaruh globalisasi:
Disorientasi, dislokasi atau krisis social-budaya dalam masyarakat.
Berbagai ekspresi social budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya.
Semakin merebaknya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme.
Sisi negative budaya by bird (budaya gado2 tanda identitas), yaitu:
· Akibatkan erosi budaya
· Lenyapnya identitas cultural nasional dan local
· Kehilangan arah sbg bangsa yang memiliki jati diri.
· Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme
· Cenderung pragmatisme dan maunya serba instant.
Menurut Anthony Giddens, dampak globalisasi:
Meningkatnya individualitas
Individualisme adalah orang secara aktif dan bebar membentuk diri mereka sendiri dan menentukan identitas mereka sendiri. Tradisi dan nilai-nilai masyarakat perlahan ditinggalkan.
Pola kerja
Pola kerja pun berubah dalam era globalisasi ini. System kerja, tujuan kerja dan proses kerja nerubah pada era global.
Kebudayaan pop
Globalisasi melahirkan homogenitas atau kesamaan budaya yang lebih besar.
3. Pengaruh globalisasi bidang politik
Globalisasi politik merupakan pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku yang menjalankannya. Pelaku globalisasi bidang politik:
· Semua Negara
· Organisasi antar pemerintah: ASEAN, NATO dll.
· Perusahaan internasional dan transnasional
Pemerintah nasional yang dipilih secara demokratis, tidak lagi dapat mengontrol batas-batas Negara mereka.
Globalisasi dan Risiko
1. Lingkungan
· Bergantungnya manusia pada sumber-sumber alam yang akan menyebabkan krisis lingkungan hidup.
· Polusi lingkungan: pencemaran atmosfer, pencemaran sungai oleh limbah industri.
· Masalah hutan: populasi dunia terlalu cepat dan banyak, sehingga lahan untuk perumahan dan bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan sudah mulai langka.
· Pemanasan global (global warming). Peningkatan jumlah emisi (penyinaran/pemancaran) dari industri ke atmosfer meningkatkan suhu global.
2. Kesehatan
· Dampak lapisan ozon
· Manufactured risk pada makanan: kemanjuan proses pembuatan makanan dengan zat kimia berbahaya.
3. Masyarakat risiko global
Perubahan pola pekerjaan, mundurnya tradisi dan adapt-istiadat dalam identitas diri.
Aspek Positif dan Negatif Globalisasi
1. Aspek Positif
· Globalisasi Teknologi
Berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transportasi menjadi lebih efektif dan efisien.
· Globalisasi Perdagangan
Maraknya perkembangan industri sehingga lebih efektif dan efisien.
· Globalisasi Industri dan Jasa
Setiap Negara membuka peluang industri dan jasa sehingga tenaga ahli dari suatu negara dapat bekerja di negara lain.
· Globalisasi social dan budaya
Manusia dapat bergerak dinamis kemanapun berada.
· Globalisasi dan lingkungan hidup
LSM semakin kritis membahas persoalan lingkungan suatu negara.
· Globalisi Politik
Penyelenggaraan Negara dituntut transparan, demokratis dan menghargai HAM.
2. Aspek Negatif Globalisasi
· Kesenjangan ekonomi
· Negara yang perekonomiannya kuat, bersekongkol untung meraup untung sebesar-besarnya. Hal ini merugikan Negara miskin yang ekonominya lemah.
· Timbulnya fanatisme rasial, etnis dan agama dalam forum dan organisasi
· Kadar kualitas kejahatan semakin tinggi dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.
· Mundurnya Sumber Daya Alam vital: air, hutan dan terjadinya pencemaran global.
Dampak Globalisasi bagi bangsa Indonesia:
1. Politik
· Penyebaran nilai-nilai politik barat
· Semakin lunturnya nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah dan mufakat.
· Menguatnya nilai politik dengan semangat individualitas, kelompok, oposisi, dictator atau tirani.
· Transparansi, akuntabilitas dan professional dalam penyelenggaraan Negara semakin dapat sorotan public.
· Semakin banyaknya lahir partai politik, LSM sebagai sponsor atau penyaluran aspirasi rakyat.
2. Ekonomi
· Berlakunya the survival of the best, siapa yang memiliki modal besar akan semakin kuat.
· Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan pasar.
· Sector-sektor rakyat yang diberi subsidi semakin berkurang dan sulit berkembang.
· Kompetisi produk dan harga semakin tinggi.
3. Sosial dan budaya
· Mudahnya arus westernisasi masuk melalui media
· Memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya local dan nilai-nilai agama.
· Semakin lunturnya semangat kebersamaan masyarakat.
4. Hukum, pertahanan dan keamanan
· Menguatnya supremasi hokum, demokratisasi dan tuntutan dilaksanakannya HAM
· Menguatnya regulasi hokum dan pembuatan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan rakyat.
· Aparat hukum dituntut lebih professional, transparan dan akuntabel.

Karakter adalah cara berpikir dan berprilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling0, dan tindakan (action). Tanpa ketiga aspek tersebut pendidikan karakter tidak akan efektif.

DAMPAK POSITIF PENDIDIKAN KARAKTER
1. Meningkatnya motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter.
2. Adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik.
3. Rasa percaya diri, kemampuan bekerjasama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati dan kemampuan berkomunikasi.

oleh : Akang (Bengkulu,05-06-2011)

Pendidikan Untuk Semua Gratis Bagi Masyarakat, Mahal Bagi Kota Bengkulu

Pendidikan gratis bagi masyarakat Kota Bengkulu kini terus menjadi perbincangan berbagai kalangan. Bagi mereka yang berada dalam wilayah kekuasaan kependidikan masih beranggapan bahwa pendidikan tidak mungkin gratis. Dibarengi dengan berbagai argumen yang dibangun untuk mencitrakan bahwa pendidikan itu mahal dan perlu partisipasi (uang) masyarakat. Di Kota Bengkulu sangat berpotensi, mengklaim sebagai Kota Pelajar mestinya lebih mengutamakan warganya agar mudah mendapatkan akses pendidikan secara gratis dan bermutu. Perlu diingat bahwa, di daerah lain sudah bukan hal yang istimewa, seperti Sukoharjo, Jembrana, Banyuasin, Natuna dan lainnya, kini telah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah gratis bagi warganya. Demikan pula pada daerah yang biaya hidup dan harga keperluan sekolah mahal, Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan pembiayaan gratis bagi siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri di Jakarta.
Harapan dari rintisan dana BOS 2005-2006 sampai sekarang TAHUN 2011..., Mendiknas berharap, dana BOS itu seharusnya masih ditambah biaya operasional pendidikan (BOP) yang ditanggung APBD sehingga sudah memadai untuk menuntaskan program wajib belajar baik gratis maupun mendekati gratis di Indonesia. BOS adalah subsidi dari pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab utama untuk pendidikan dasar dan menengah serta Madrasah Ibtidaiyah kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten/kota. BOS itu hanya bantuan saja dari pemerintah pusat terhadap pembiayaan pendidikan kabupaten kota. Jadi mestinya pembiayaan pendidikan yang utama berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Namun justru beberapa pemerintah kabupaten/kota yang menjadikan BOS sebagai pendapatan utama sementara anggran daerah hanya sebagai pelengkap saja bahkan ada yang menghentikan sama sekali BOP setelah adanya BOS.

Secara umum di Kota Bengkulu masih menghadapi masalah akses dan pemerataan pendidikan. Masih adanya siswa putus sekolah, baik dengan alasan ekonomi maupun non ekonomi. Disamping itu, kurang meratanya kualitas pendidikan di Kota Bengkulu. Pola pikir dan kemampuan profesional guru belum memuaskan, misalnya : berkaitan dengan implementasi kurikulum baru. Sementara beberapa sekolah mencanangkan diri sebagai sekolah standar nasional bahkan internasional yang menurut mereka berkonsekwensi pada kenaikan biaya pendidikan. Menurut para ahli bahwa peningkatan standar ini hanya lebih berkonotasi pada peningkatan teknologi serta sarana dan prasarana saja, namun tidak menyentuh pada subtansi mutu yang sesungguhnya. Akibat klaim standar ini menciptakan opini masyarakat bahwa sekolah-sekolah ini tidak memberikan akses yang adil terutama masyarakat miskin yang ingin memperoleh fasilitas pendidikan dari negara. Yang dikhawatirkan munculnya stigma diskriminasi dalam pendidikan, orang miskin dilarang sekolah di Kota. Mudah-mudahan tidak.

Sesungguhnya kita telah mempunyai komitmen yang dituangkan dalam Peraturan Perundangan terhadap pendidikan di Indonesia, berikut
A.1. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII, Pasal 31:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

A.2. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII, Pasal 31
(3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

B. UU Sisdiknas tahun No 20 Tahun 2003:

a. Bagian Keempat, Pasal 11

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Bab VIII pasal 34 ayat 2: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Konsekwensi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah adalah memberikan alokasi dana untuk membiayai seluruh komponen Biaya Satuan Pendidikan, apapun kemampuan keuangan Pemerintah.

Pendidikan gratis yang dimaksud adalah bermakna membebaskan siswa dari seluruh pungutan yang dibebankan pada siswa. Jika kita berkomitmen Kota Bengkulu menuju Bengkulu Kota Pelajar (Anak usia sekolah wajib menyelesaikan pendidikan minimal SMA/Sederajat). Implikasinya semua rintangan yang menghalangi anak menempuh pendidikan menengah atas harus dihilangkan. Demikian halnya dalam Visi Pememerintah Kota Bengkulu yang sering disampaikan dalam berbagai media oleh para pejabat.
Bahwa pendidikan adalah hak warganegara yang harus diberikan oleh negara (Pemerintah) kepada rakyatnya. Kesulitan rakyat terhadap akses memperoleh pendidikan yang merata dan memadai harus disikapi dengan upaya tanggungjawab Pemerintah mewujudkanya melalui alternatif kebijakan yang tepat. Masyarakat yang notabene secara umum belum bisa secara mandiri membiayai proses pendidikan dasar-menengah bukan terus menerus dijadikan sasaran mobilisasi dana. Pemerintahlah yang harus berinisiatif mengupayakan alokasi anggaran dengan strategi dan kebijakan yang berpihak pada rakyatnya bukan senantiasa beralibi pada bayang-bayang kesulitan dan kekhawatiran yang kurang masuk akal. Masyarakat belum melihat pemanfanfaatn anggaran pemerintah secara optimal, karena peluang pemborosan masih sangat lebar. Selain itu belum terasa upaya sungguh-sungguh dari pemerintah melayani masyarakat dalam memperoleh jaminan pendidikan secara wajar. Semoga…..

Menanti Dosen Melek Internet di Perguruan Tinggi Swasta Bengkulu

Wawasan para dosen harus terus ditingkatkan, terutama saat ini dalam penguasaan internet sebagai media pembelajaran di kampus. Harus ada lompatan besar guna meningkatkan kualitas dosen untuk mengatasi ketertinggalan pada era digital saat ini.

Demikian diungkapkan Akang "Dosen Melek Internet" di acara Kuliah 40 mahasiswa mata kuliah SIM Fak. Ekonomi Unihaz Bengkulu di Bengkulu, Jum'at (6/5/2011).

"Harus ada lompatan revolusioner di bidang pendidikan agar bangsa ini tidak tertinggal oleh bangsa lain," tegas Akang. Ia mengatakan, secara intensif dosen-dosen yang sama sekali tidak mengenal, tidak mengerti, dan tidak memahami internet harus menjadi dosen yang "melek" internet. Internet telah menjadi sumber belajar yang luar biasa sehingga harus diketahui dengan baik oleh dosen sebagai garda depan dunia pendidikan.

"Di dunia maya banyak sekali informasi dan sumber belajar yang bisa diaplikasikan di dalam kampus apalagi Unihaz sendiri sudah memiliki hotspot sendiri. Informasi pendidikan, cara mengajar, dan metode pembelajaran juga bisa menjadi inspirasi dosen untuk berkreativitas di kelas. Dengan semakin menariknya pembelajaran di kelas, interaksi dosen-mahasiswa dalam kegiatan belajar-mengajar juga semakin intens. Dengan begitu, dosen dan mahasiswa akan terus dituntut berinovasi," ujar akang.

"Ini artinya dosen pun dituntut untuk terus belajar. Bukan hanya mahasiswa saja yang belajar," katanya.

Menanti Guru Melek Internet

HARUS HATI-HATI DENGAN SUKABUMI!

Oleh : Akang YM.Erlangga

“Wees voor zichtig met Soekaboemi, want an kleine A komt van Soekaboemi, wordt an grote A in Bandoeng” (Harus hati-hati dengan Sukabumi, sebab A kecil yang datang dari Sukabumi, bisa menjadi A besar di Bandung). Begitulah ungkapan yang cukup terkenal di jaman Kolonial Belanda dulu. Ungkapan ini memberi gambaran betapa posisi Sukabumi dalam konstelasi politik regional dan nasional sangatlah diperhitungkan kala itu. Tercatat sejumlah aktivis pergerakan nasional yang pernah tinggal di Sukabumi; baik yang menetap permanen sebagai orang bebas seperti dr. Cipto Mangunkusumo, maupun sebagai orang buangan Belanda seperti Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Dalam hal ini Hatta dan Syahrir tinggal di Sukabumi antara bulan Pebruari sampai Maret 1942, setelah sebelumnya mereka mengalami masa pembuangan di Banda Neira.
Banyaknya tokoh nasional dan orang-orang politik yang dibuang dan tinggal di Sukabumi tentunya telah berpengaruh terhadap pembentukan nasionalisme dan patriotisme masyarakat Sukabumi. Pertempuran heroik Bojongkokosan pada tanggal 9 Desember 1945 (selanjutnya diperingati sebagai Hari Juang Siliwangi) adalah salah satu ciri betapa nasionalisme yang kental dan jiwa patriotis yang militan telah tertanam begitu kuat dalam jiwa masyarakat Sukabumi. Barangkali bermula dari watak dan karakter masyarakat Sukabumi itulah, maka tidak berlebihan bila Pemerintah Kolonial Belanda sangat menaruh kecurigaan sekaligus kewaspadaan terhadap isu dan gerakan yang berasal dari Sukabumi seperti yang diungkapkan dalam kalimat di awal tulisan ini.

Soekaboemi Tempo Doeloe Dalam terminologi Bahasa Sunda, secara etimologis Sukabumi berasal dari kata “suka-bumen” yang bermakna senang bertempat tinggal. Konon menurut mitologi para leluhur, mereka yang sudah datang ke Sukabumi biasanya akan betah menetap di Sukabumi dan tidak berupaya untuk pindah ke daerah lain. Ungkapan para leluhur ini sedikit banyak ternyata dapat dibuktikan. Seperti halnya Bandung, Soekaboemi tempo doeloe juga merupakan surga dan incaran orang-orang Belanda dan Eropa (Preanger Planters) untuk bertempat tinggal sekaligus membuka perkebunan-perkebunan besar di daerah Sukabumi Selatan. Sampai awal tahun empat puluhan menjelang keruntuhan kolonialisme Belanda di Indonesia, tercatat puluhan perusahaan perkebunan besar di Sukabumi seperti teh, kina, dan karet. Sekolah-sekolah juga mulai dibuka antara lain MULO, Wilhelmina School, SD Zending, Chinese School, Sekolah Pertanian dan Politieschool (kini menjadi Sekolah Pembentukan Perwira Polri).
Dengan iklimnya yang sejuk dan nyaman berada di ketinggian rata-rata 600 dpl, serta topografi alamnya yang landai dan elok, kiranya tidaklah berlebihan jika orang-orang Belanda memilih Sukabumi sebagai tempat tinggalnya, disamping tentunya karena alasan posisi Sukabumi yang sangat strategis berada di jalur perlintasan dua kota besar, Jakarta dan Bandung. Bekas hunian orang Belanda ini dapat kita telusuri dari banyaknya bangunan dan gedung peninggalan Belanda di Sukabumi yang hingga kini relatif masih terawat rapi. Karena alasan banyak bermukimnya para Preanger Planters inilah dan dalam rangka memberikan pelayanan yang istimewa kepada mereka, selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan Sukabumi sebagai gemeente (Kota Praja) sejak tanggal 1 April 1914 yang hingga saat ini diperingati sebagai Hari Jadi Kota Sukabumi. Kelahiran Kota Sukabumi sebagai daerah otonom tampaknya memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan kelahiran kota-kota lain di Indonesia. Jika kota lain biasanya lahir karena adanya proses pemekaran dari kabupaten induk sehingga usia kota tersebut selalu lebih muda dari usia kabupaten induknya. Namun Kota Sukabumi malahan lebih dulu berdiri dibandingkan dengan “saudara kandungnya” kabupaten Sukabumi yang baru lahir pada tanggal 1 Oktober 1945, satu setengah bulan setelah Republik Indonesia merdeka. Jauh sebelum gemeente Sukabumi terbentuk, Kota dan Kabupaten Sukabumi merupakan bagian dari Kabupaten Cianjur yang waktu itu masuk dalam wilayah Karesidenan Priangan sekaligus menjadi ibukotanya. Akibat meletusnya Gunung Gede yang memorakporandakan Kota Cianjur, maka pada tahun 1864 Pemerintah Kolonial Belanda berinisiatif memindahkan Ibukota Karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Selanjutnya pada tahun 1926 Pemerintah Kolonial Belanda melakukan reorganisasi pemerintahan dengan mengintegrasikan wilayah Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi menjadi bagian dari wilayah Karesidenan Bogor. Kini memasuki usianya yang ke-97 tahun, Kota Sukabumi tentunya semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks. Namun demikian dengan mengusung visi “Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan jasa berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berlandaskan iman dan taqwa”, Kota Sukabumi terus bertekad untuk mewujudkan Sukabumi Cerdas, Sehat dan Sejahtera.

Kota Sukabumi Kini Seiring dinamika yang terjadi, Kota Sukabumi yang diawal kelahirannya hanya seputaran wilayah pusat inti kota lama sekitar Gunungparang dan Cikole, kini secara administratif wilayahnya telah berkembang menjadi 4.800,23 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 299.247 jiwa (sensus penduduk 2010). Struktur perekonomian kota pun mengalami perubahan cukup berarti. Saat Gemeente Sukabumi dibentuk tahun 1914 perekonomian masyarakat lebih bertumpu pada sektor jasa pertanian dan perkebunan. Kini kontribusi terbesarnya disumbang oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan share terhadap perekonomian sekitar 43 persen. Hal inilah sesungguhnya yang menjadi dasar argumentasi perumusan visi kota yang lebih bertumpu pada pengembangan sektor jasa perdagangan karena secara faktual merupakan base sector, dikolaborasikan dengan pengembangan jasa pendidikan dan kesehatan yang sudah menjadi dasar kebutuhan masyarakat sesuai amanat konstitusi. Untuk memotret keberhasilan pembangunan daerah, dewasa ini lazim digunakan parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari catatan BPS diketahui bahwa IPM Kota Sukabumi pada tahun 2009 adalah sebesar 74,79 poin lebih tinggi dari rata-rata IPM Jawa Barat sebesar 71,64 poin. Posisi ini sekaligus menempatkan Kota sukabumi pada peringkat ketujuh dari 26 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.
Bila kita teliti lebih seksama, diketahui bahwa dari tiga indikator keberhasilan pembangunan yakni indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli (kesejahteraan), nampaknya aspek daya beli masyarakat harus mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Dalam jangka pendek solusi efektifnya adalah dengan mendesain APBD agar lebih
bersifat pro poor, pro job dan pro growth. APBD dalam konteks ini harus diorientasikan pada penciptaan program yang mampu mengurangi angka kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Namun dalam jangka panjang upaya serius dan mendasar harus mulai kita bangun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu hal yang penting dalam konteks kesejahteraan masyarakat adalah dengan menumbuhkan kreatifitas dan jiwa entrepreneurship masyarakat terutama di kalangan generasi muda. Barangkali harus sudah mulai dipikirkan bagaimana agar sistem pendidikan di negara kita agar mampu mendorong siswa menjadi lebih kreatif dan mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh. Epilog Sebuah bangsa akan maju pesat perekonomiannya manakala kreativitas dan jiwa-jiwa entrepreneurship telah tumbuh dengan baik pada bangsa yang bersangkutan. Kita tentunya merasa prihatin sebab “syahwat entrepreneurship” bangsa kita sangatlah lemah, hal ini berbanding terbalik dengan “syahwat politik” bangsa ini yang kelewat besar.
Dewasa ini kita hanya memiliki 400 ribu entrepreneur saja atau sekitar 0,18 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Padahal menurut catatan Ir. Ciputra sedikitnya dibutuhkan 2 persen entrepreneur dari keseluruhan jumlah penduduk sebagai daya ungkit agar sebuah bangsa dapat maju dan sejahtera. Untuk kasus Indonesia sedikitnya dibutuhkan 4,7 juta entrepreneur dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 235 juta jiwa, sedangkan untuk kasus Kota Sukabumi paling tidak 6.000 entrepreneur dengan asumsi penduduk Kota Sukabumi sebanyak 300 ribu jiwa. Gerakan inilah sesungguhnya yang harus terus digelorakan secara nasional dan juga oleh setiap daerah, termasuk Kota Sukabumi. Saatnya kini mengaplikasikan jiwa nasionalisme dan patriotisme masyarakat Sukabumi ke medan laga yang lebih kontemporer: berjuang dan berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berpijak pada kaki sendiri. Dirgahayu Kota Sukabumi.