AKARTA, KOMPAS.com - Banyak guru di berbagai sekolah di Indonesia masih mengalami berbagai ancaman atau intimidasi, baik ketika berupaya mengkritisi Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) maupun saat memperjuangkan "persamaan" tunjangan kinerja daerah (TKD) yang dinilai sangat diskriminatif terhadap guru.
APBS itu seolah menjadi dokumen rahasia sekolah. Guru-guru yang menanyakan APBS malah ditekan, yang menekan tak hanya kepala sekolah, tapi juga komite sekolah.
-- Ade Irawan
Duabelas orang guru SMAN 1 Purwakarta, misalnya. Para guru tersebut mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang karena mengkritisi Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS).
Koordinator Divisi Monitoring ICW Ade Irawan mengungkapkan, guru saat ini semakin dituntut profesional, tetapi dibayar dengan gaji rendah. Kondisi semacam itu sangat tidak adil bagi guru.
"APBS itu seolah menjadi dokumen rahasia di sekolah. Guru-guru yang menanyakan APBS malah ditekan, yang menekan tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga komite sekolah ikut-ikutan," kata Ade dalam sebuah acara refleksi guru yang masih mengalami intimidasi dan diskriminasi secara sistematik yang digelar Forum Musyawarah Guru DKI Jakarta (FMGJ) dan ICW di Jakarta, Senin (4/10/2010).
"Intimidasi dan ancaman mutasi rasanya cukup manjur untuk membuat guru-guru menjadi diam dan tidak kritis," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar